Jakarta,Bantencom -
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto digadang-gadang bakal kembali duduk di singasana lamanya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan ini keluar dari hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Rencana mengembalikan kursi Ketua DPR ke Setya Novanto muncul karena dia terbukti tidak bersalah dalam kasus 'Papa Minta Saham' melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Keputusan MK atas pasal 5 UU ITE nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang membuktikan rekaman Maroef Sjamsoeddin ilegal itu pun diamini oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Sehingga, Golkar menilai perlu adanya pengembalian wibawa dan martabat Setya Novanto dari kasus yang sempat melengserkannya dari jabatan Ketua DPR.
Demi memuluskan langkah Setya Novanto kembali ke kursi Ketua DPR, Golkar akan gencar melakukan lobi kepada fraksi-fraksi di DPR. Pengurus partai berlambang pohon beringin ini pun langsung bergerak cepat, menyiapkan jalan untuk come back-nya Setya Novanto. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku telah menyerahkan surat pemberhentian Ade Komarudin dan pengembalian jabatan Ketua DPR kepada pimpinan DPR pada Selasa (22/11). Selain untuk pimpinan, surat itu juga telah disampaikan ke fraksi-fraksi partai politik di DPR agar jabatan ketua DPR kembali dijabat Setya Novanto.
Hanya dua fraksi yang secara terang-terangan mengkritik kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua DPR. Pertama Partai Hanura yang menilai kembalinya Setya Novanto ke posisi Ketua DPR akan menimbulkan kegaduhan karena masyarakat akan menganggap DPR lebih mengutamakan kekuasaan ketimbang memperbaiki kinerja. Kedua, Partai NasDem yang juga tidak setuju dengan pengembalian kursi Ketua DPR kepada Settya Novanto. Kepemimpinan Ade Komarudin dinilai sudah cukup baik. Jika dipaksakan, pergantian tersebut akan menimbulkan dampak menyeluruh bagi lembaga parlemen. Tidak hanya itu, kembalinya Setya Novanto di pucuk pimpinan DPR akan membuat citra buruk lembaga legislatif di mata masyarakat.
Sementara partai lain justru 'memudahkan' langkah Setya Novanto kembali menguasai kursi Ketua DPR. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan partai politik lain tidak bisa mencampuri atau melakukan penolakan atas rencana partai Golkar mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Setya Novanto. Sesuai UU MD3, pergantian jabatan itu merupakan hak penuh Partai Golkar.
"Kalau UU MD3 itu hak penuh Golkar. Kalau PAN mau ganti Taufik itu terserah PAN, kira-kira begitu. Kalau Golkar mau ganti, partai lain enggak bisa campuri, hentikan, halangi karena itu internal Golkar. Karena itu paketnya Golkar. Kalau Golkar usulkan siapa, enggak ada fraksi lain menolak," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta , Kamis Kemarin.
Dukungan juga datang dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wacana Partai Golkar untuk mengembalikan jabatan Novanto sebagai Ketua DPR adalah langkah yang tepat.
"Ya sudah benar lah itu kan hak Partai Golkar untuk menggantikan kadernya yang menjabat di alat kelengkapan di DPR, seperti mengganti kader Golkar yang duduk sebagai ketua DPR," ujar Arief.
"Apalagi kan Setya novanto sudah dinyatakan tidak ada pelanggaran kode etik oleh MKD artinya dia bersih, dan mundurnya Setnov sebelum ada putusan MKD justru harus dipuji artinya MKD tidak bisa di intervensi," tambahnya.
Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, partai berlambang pohon beringin itu tidak perlu melakukan komunikasi atau lobi ke fraksi partai lain di DPR. Hal ini lantaran reposisi jabatan telah menjadi hak partai Golkar. Partai Demokrat sepenuhnya mendukung rencana Golkar mengganti Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto. Asalkan, reposisi jabatan itu dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Syarat lain, Setya Novanto harus bisa menjaga amanah sebagai orang nomor satu di parlemen.
"Ya itu hak partai Golkar, jabatan itu kan amanah, bisa datang dan pergi sesuai dengan aturan. Jadi, bagi Demokrat sepanjang itu dilaksanakan dan dilakukan mendukung-mendukung saja," tegas Syarief Hasan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memahami maksud Partai Golkar menjadikan Setya Novanto kembali sebagai Ketua DPR. Tujuannya demi kepentingan Partai Golkar di Pemilu 2019. Fahri melihat Setya Novanto sebagai simbol Partai Golkar. Sehingga dengan dijadikan Ketua DPR sebagai upaya Golkar membersihkan nama baik Novanto dari skandal 'Papa Minta Saham'.
"Pasti dalam internal Golkar dibahas. Karena bagaimanapun dia (Novanto) akan jadi simbol untuk pemilu 2019. Barang mau dijual kan harus bagus juga. Mereka mulai masuk pertanyaan bagaimana ini gitu loh. Gitu," kata Fahri.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menuturkan, semua pihak harus menghormati keputusan internal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) yang berniat mengembalikan kursi Ketua DPR pada Setya Novanto.
"Itu hak partai Golkar penuh. Apa yang sudah menjadi keputusan Golkar. Itulah kita harus hormati. Jangan pakai berarti lagi, udah penuh itu hak beliau," tegas Zulkifli.
Ketua DPR Ade Komarudin pun hanya bisa pasrah dengan rencana ini. "Begini, saya bilang tadi, saya kerja buat negara ini. Apapun buat negara ini saya akan lakoni dengan baik," ucap Ade Komarudin.
Menurutnya, pengabdian kepada negara tidak harus dengan menjadi ketua DPR. Akom menuturkan banyak wadah dan ruang untuk mengabdi demi kemajuan bangsa. "Iya (tidak menjadi ketua DPR). Mengabdi kepada negara ini kan tidak harus ketua DPR saja. Banyak lahan pengabdian lain. Dunia saya dari kecil politik, ya sudah," tegasnya.
