Ombudsman Banten: PPDB di Tengah Pandemi Covid-19

Diposkan oleh On 6/22/2020 11:15:00 AM with No comments

Serang, bantencom - PPDB di Tengah Pandemi Covid-19 menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji saat ini, tidak terkecuali bagi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik maka Ombudsman perlu mengetahui dan mengkaji sejauh mana persiapan yang dilakukan Pemerintah terhadap pelaksanaan PPDB di tengah Pandemi ini dan sejauh mana Pemerintah telah mensosialisasikan segala kebijakan yang telah ditentukan untuk pelaksanaanya. Oleh Karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten kembali menggelar dialog interaktif secara virtual yakni live sreaming Facebook pada akun resmi Ombudsman RI Perwakilan Banten yang menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Dr. H.M. Yusuf, M.Si, Kepala Dindikbud Kota Serang Drs. Wasis Dewanto, M.Si, Kepala Dindikbud Kota Tangerang Selatan Drs. Taryono, M.Si, dan Sekretaris Dindikbud Kabupaten Pandeglang  Sutoto, M.Si, yang dimoderatori oleh Asisten Ombudsman RI Adam Sutisnawinata.

Dalam dialog disampaikan oleh Kepala Dindikbud Provinsi Banten M. Yusuf, pada PPDB tahun 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan dalam masa darurat pademi Covid-19. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2020, Keputusan Gubernur Banten Nomor 154 Tahun 2020 tentang PPDB untuk tingkat SMA Negeri, SMK Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri. Dindikbud Provinsi Banten menetapkan 42 wilayah zonasi dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, selanjutnya terdapat 4 Jalur dalam penerimaan siswa didik baru, diantaranya jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orangtua/wali. 
Dindikbud Provinsi Banten juga menyampaikan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Tahun 2020 yang telah disosialisasikan kepada tiap-tiap sekolah, dan dapat juga diakses oleh masyarakat umum melalui website Dinas pendidikan Provinsi Banten atau website sekolah yang dituju. 

Pendaftaran dan pengumuman PPDB Tahun 2020 ini menggunakan sistem daring untuk wilayah sekolah yang tersedia jaringan internet, bagi daerah yang terkendala jaringan internet dimungkinkan dapat melakukan pendaftaran dan pengumuman PPDB secara luring. Pada saat peserta didik/siswa daftar ulang ketika telah diterima, setiap sekolah diwajibkan menerapkan daftar ulang dengan protokol kesehatan sesuai dengan masa darurat Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Kemudian Kepala Dindikbud Kota Serang Wasis Dewanto berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 dan Juknis PPDB Tahun 2020 yang sudah disosialisasikan kepada sekolah-sekolah di Kota Serang, untuk tingkat PAUD/TK, SD, maupun SMP di Kota Serang untuk PPDB Tahun 2020 ini melalui daring dan luring. Secara daring hanya untuk tingkat SMP, dan luring untuk tingkat PAUD dan SD karena karakteristik yang berbeda dengan tingkat SMP. 
Dindikbud Kota Serang juga mewajibkan sekolah yang menerapkan PPDB secara luring menerapkan protokol kesehatan pada saat mendatangi kesekolah. Untuk penerimaan siswa didik baru juga menggunakan 4 jalur, diantaranya jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orangtua/wali.

Dari Kota Tangerang Selatan disampaikan juga oleh Kepala Dindikbud pada PPDB Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan serta Juknis PPDB pada tingkat PAUD/TK, SD dan SMP menggunakan pendaftaran dan pengumuman PPDB sepenuhnya secara daring karena kondisi Kota Tangerang Selatan yang masuk zona merah masa darurat pandemi Covind-19, demi menghindari berkumpulnya siswa peserta didik atau orangtua siswa. Pada tingkat PAUD/TK dan SD, sekolah diberi kemudahan untuk melakukan pendaftaran melalui luring.

Disampaikan Sekretaris Dindikbud Kabupaten Pandeglang, pada PPDB Tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan di Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Di masa darurat pandemi Covid-19, pelaksanaan PPDB tingkat PAUD/TK melalui luring, untuk tingkat SMP bagi sekolah yang memiliki akses internet dapat melakukan daring dan secara luring bagi sekolah yang terkendala akses internet. Bagi sekolah yang menerapkan luring Dindikbud Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi mewajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan bersama dalam masa pandemi covid-19. 

Dari apa yang disampaikan baik oleh seluruh narasumber tersebut, Ombudsman melalui Adam Sutisnawinata menilai bahwa Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan sudah cukup siap untuk melaksanakan PPDB di tahun 2020 ini, walaupun ditengah Pandemi, namun karena didalam Juknis yang telah disusun tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Pelaksanaan PPDB yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga dapat mencegah penularan Covid-19 maka Ombudsma RI Perwakilan Banten berharap SOP yang dibuat oleh pihak sekolah dapat menjelaskan dengan lebih rinci protokol kesehatan dalam PPDB tahun 2020.  Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Banten juga sangat berharap adanya pengawasan yang lebih ketat yang dilakukan oleh Pemerintah agar semua pelaksanaan PPDB ini berjalan dengan prosedur yang berlaku serta tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Kenudian, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten pada PPDB Tahun 2020 turut terus mengingatkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan peran Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, dan orangtua/wali murid untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan disetiap satuan unit pendidikan/sekolah agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ombudsman juga mendorong kanal pengaduan/kontak help desk petugas/website sekolah terkait PPDB dapat dijalankan dengan maksimal demi menjaga kondusifitas PPDB Tahun 2020 dimasa pandemi Covid-19 ucap Adam.
Xiaomi Redmi 5A Dibanderol Dengan Harga Rp999,000 Speksifikasi

Diposkan oleh On 12/21/2017 05:10:00 AM with 2 comments



 



       bantencom,Rabu 20 Desember 2017 secara resmi ponsel china Xiaomi melucurkan redmi 5A dilakukan oleh sang Chief Executive Officer, Lei Jun di Jakarta Hotel Ritz Carlton.


Redmi 5A dibanderol dengan harga Rp999,000    Harga ini ditetapkan untuk menggebrak pasar di Indonesia dimana Hanphone lain dengan spesifikasi yang sama dijual dengan kisaran harga Rp1,500.000. Di dukung kerjasama Lazada, Indosat,Qualcomm dan juga Erajaya, harga jual di Indonesia merupakan yang terendah dibandingkan seluruh pasar Xiaomi lainnya, termasuk Di China. 

Redmi 5A dengan layar 5.5 Inchi sangatlah objektif untuk ngegame maupun streamingan, beragam fitur berkualitas tinggi yang belum pernah ada di class nya, chip Snapdragon 425, RAM 2 GB dan memori internal 16 GB dengan dukungan kartu memori micro SD, kamera utama 13MP, Kamera depan yang sangat rekomended untuk kamu yang hoby selfie resolusi 5 MP dan baterai 3000mAh cukup tahan lama. 

Ada tiga pilihan warna yang tersedia, yaitu gold, rose gold, dan dark grey, Redmi 5A rencananya akan mulai dijual pada 27 Desember 2017 ini melalui situs jual beli online Toko Lazada. Dengan harga Rp.999,000 kamu sudah bisa memiliki Readmi 5A ini 
   Tabel Spesifikasi Xiaomi Redmi 5A (versi Indonesia)
Ukuran Layar 5 inci, 1.280 x 1.080 piksel, IPS LCD
Ketebalan 8,4mm
Bobot 137 gram
Prosesor Qualcomm Snapdragon 425, quad-core Cortex-A53 1,4 GHz, GPU Adreno 308
RAM 2 GB
Media Internal 16 GB
Slot micro-SD Hingga 256 GB
Kamera Belakang 13 megapiksel, dengan lensa f/2.2, LED flash, dan PDAF
Kamera Depan 5 megapiksel dengan lensa f/2.0
Kapasitas Baterai 3.000 mAh
Jaringan Seluler GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE, dual SIM slot
Konektor USB Micro-USB
Konektivitas Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, IR Blaster, Bluetooth 4.1, jack audio 3,5 mm, GPS dengan A-GPS, GLONASS, BDS
Sistem Operasi Android 7.1.2 Nougat
Pilihan Warna Gold, Rose Gold, Dark Grey
Harga Rp 999.000 (pembelian online lewat Lazada)
Keluarga Raja Salman di Pulau Dewata Dalam Pelesirannya Yang Serba Mewah

Diposkan oleh On 3/04/2017 09:05:00 AM with No comments

Jakarta,Bantencom - Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud dan rombongannya rencananya mulai bertolak ke Bali pada Sabtu (4/3). Selama berlibur di Bali, Raja Salman sudah menyewa hotel mewah St Regis.

Direktur of Security St Regis, Made Dila menyebut ada 123 kamar hotel sudah dipesan Raja Salman dan rombongan terhitung mulai 4-13 Maret 2017. Pengelola hotel menyiapkan dekorasi khusus untuk menyambut Raja Salman. Dila tidak menyebut harga atau tarif kamar yang dipesan Raja Salman secara spesifik.

"Rata-rata harga kamar per malamnya Rp 75 juta," kata Dila usai pertemuan dengan perwakilan Kerajaan Arab Saudi di Kantor Gubernur Bali.

Dila menuturkan, Raja Salman akan menginap di hotel kamar yang terletak di lantai paling atas. "Standar Raja Salman VVIP dengan kamar ruangan khusus. Kamarnya di lantai paling atas. Kita punya enam lantai. Rate harganya saya kurang tahu," ucapnya.

Dalam website Hotel St Regis dijelaskan dalam hotel seluas 10.688 kaki persegi ini terdapat empat ruang pertemuan dengan 123 suite dan vila. Hotel juga menyediakan tempat di tepi pantai untuk malam pribadi. Tiap kamar dilengkapi dengan penyejuk udara, lemari es dan stasiun docking iPod. Tempat tidur di masing-masing kamar dilengkapi dengan selimut bulu angsa dan seprai katun Mesir.

Akses internet kabel dan nirkabel juga disediakan secara cuma-cuma. Untuk hiburan, televisi layar datar 42 inci dengan program televisi satelit disediakan di dalam kamar. Untuk kamar mandi terdapat bathtub dan shower terpisah.

Manajemen hotel St Regis juga membantah kabar yang menyebut ada pihaknya akan memblokir akses jalan dan pantai selama kurang lebih 45 menit. Dila membantah akan melakukan penutupan terhadap pantai di belakang hotel serta jalan di pintu masuk hotel.

"Akses penutupan pantai tidak ada. Kita hanya ingin menjaga privasi beliau. Sekali lagi penutupan pantai tidak ada, karena masih ada akses untuk masyarakat atau wisatawan yang melintas di St Regis," jelasnya.

Bahkan pihak hotel yang disewa untuk Raja Salman dan rombongan telah menyiapkan segala fasilitas, mulai pagar pribadi, unta, dan pasir bebas sampah.

Ratusan mobil mewah yang digunakan untuk para pangeran dan menteri Arab Saudi pun telah disiapkan. "Kami ke sini mewakili perusahaan dan negara buat membawa pangeran dari Arab Saudi yang akan jalan-jalan di Bali nantinya," kata Lutfi salah satu sopir yang nantinya membawa rombongan selama di Bali.

Dia mengaku sudah tiga hari tiba dari  Jakarta Saat ini tinggal menunggu perintah dari atasannya. "Ya sekarang di sini kami standby saja. Kalau ada perintah ya langsung kita jalan," ungkapnya. 

Dia menjelaskan, bahwa kemungkinan akan mengantar rombongan pangeran dan menteri dari Kerajaan Arab Saudi di wilayah Kuta, Seminyak, Nusa Dua dan daerah Bali lainnya. Ia juga mengaku bersama sopir lainnya sempat survei jalan dan lokasi yang sekiranya pantas untuk dikunjungi nantinya.

Sementara itu Wakil Direktur ITDC Jatmiko Krisna Santosa mengatakan, pihaknya telah mensterilkan lokasi helipad yang memungkinkan akan digunakan dalam pengamanan udara nantinya.

"Helipad ini akan dikondisikan setiap hari dalam waktu 24 jam," terangnya.

Aparat gabungan TNI, Polda Bali dan pemerintah daerah pun sudah siap untuk mengamankan sejumlah objek wisata yang diperkirakan akan dikunjungi oleh Raja Salman bersama rombongan.

Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Kustanto Widiatmoko mengaku belum mendapat informasi agenda wisata Raja Salman di Bali. Namun, pihaknya tetap akan mengerahkan pasukan untuk mengamankan Raja Salman selama di Bali.

Menurut Kustanto, pihak Kerajaan Arab Saudi sudah menegaskan kunjungan di Bali adalah untuk berwisata dan tidak ada agenda kenegaraan yang terjadwal seperti saat melakukan lawatan di Jakarta. Meski bersifat pribadi, lanjut Kustanto, petugas keamanan akan berupaya memberikan pengamanan tanpa mengganggu agenda liburan mereka.

"Tugas pengamanan sama saja prinsipnya menjamin pengamanan tetapi kami harus pandai menempatkan diri agar tidak mengganggu tamu," ucap Kustanto usai memimpin apel kesiapan pasukan gabungan di Lapangan Lagoon Nusa Dua, Jumat (3/3). Seperti dilansir Antara.

Terkait penutupan tempat wisata, Kustanto mengatakan pihak keamanan kemungkinan akan melakukan hal tersebut meskipun tim Kerajaan Arab Saudi belum memberikan informasi tempat wisata yang akan dikunjungi.

"Selama ini belum ada dijelaskan (tempat wisata) tetapi kemungkinan akan ada (penutupan) tetapi tim pengamanan raja belum menyampaikan akan kemana," katanya.

Untuk itu pihak keamanan, kata dia, belum merencanakan akan ada penutupan di objek-objek wisata mengingat belum adanya informasi agenda atau jadwal wisata yang diperoleh dari tim Kerajaan Arab Saudi.

Tim pendahulu dari Arab Saudi telah tiba di Bali sejak beberapa hari lalu termasuk ratusan daftar logistik yang dibawa langsung dari negeri kaya minyak itu seperti beberapa unit mobil mewah dengan keamanan tinggi, peralatan mebel hingga tangga eskalator khusus Raja Salman.

Selain itu, ejumlah penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai diperkirakan akan terlambat atau delay pada saat rombongan Raja Salman datang. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan notice to airmen (Notam) A0705/17.

Notam tersebut berisi prakiraan keterlambatan penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali pada 4 Maret 2017 mulai pukul 19.15 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

"Prakiraan keterlambatan karena adanya kedatangan tamu VIP," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Kumunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, JA Barata.(BC2)
Polisi yang Jadi Pembina Ormas Dilarang Terlibat Politik Praktis

Diposkan oleh On 1/18/2017 03:45:00 PM with 1 comment

Jakrta, Bantencom - Anggota Polri yang menjadi pembina organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Polisi mesti membina dan mengedukasi masyarakat agar lebih sadar hukum.

"Memang tujuan besar dari konteks membina itu adalah membina masyarakatnya, karena kan kelompok masyarakat ini bisa masyarakatbpelajar, mahasiswa, masyarakat yang tergabung dalam keormasan yang punya tujuan-tujuan tertentu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2027).

      Kehadiran anggota polisi dalam struktur ormas tersebut dinilai dapat menjadi peluang tersendiri bagi aparat polisi. Dengan begitu, polisi tersebut dapat mengondisikan masyarakat supaya lebih sadar hukum sehingga dalam kegiatan keorganisasian tersebut tidak menyimpang dari aturan hukum.

"Dengan adanya komunikasi yang intens atau secara undang-undang kepolisian itu mempunyai tugas antara lain memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan terhadap masyarakat," sambungnya.


    Sehingga, lanjutnya, terjadi hubungan yang erat antara polisi dengan masyarakat yang tergabung dalam ormas tersebut. "Tetapi tujuannya bukan dalam konteks kegiatan politik praktis, bisnis mengandung unsur profit, jadi dia harus memprofit dan harus menjadi kegiatan yang tentunya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat," tegas Boy.

     Boy menegaskan, agar sekiranya polisi aktif yang terlibat dalam organisasi tersebut memiliki batasan-batasan tersebut.

"Sekali lagi, yang berkaitan dengan tadi kegiatan bisnis tidak dibenarkan, kegiatan politik praktis juga dilarang, itu kiranya yang menjadi batasan," lanjutnya.

     Ia mengatakan, sah-sah saja polisi aktif terlibat dalam sebuah organisasi masyarakat, selama tujuannya baik.

"Tapi selama aktifitas membangun kesejahteraan kehidupan masyarakat yang lebih bagus, lebih baik, sadar hukum, menjadi hal yang wajar dilakukan tanpa harus memanfaatkan tujuan yang tidak baik," tutupnya.

      Boy kembali menegaskan bahwa polisi yang terlibat sebagai pengurus di ormas tidak boleh mencampur-adukan kegiatan ormasnya dengan kepentingan lain seperti kepentingan politik.

"Tidak boleh, ini harus dikembalikan kepada AD/ART. Tapi bukan untuk dalam konteks kegiatan politik praktis, ada batasan jelas, itu harus jelas oleh setiap unsur Polri kayak saya jadi pengurus olahraga Perbakin, saya Ketua Pembina Perbakin Provinsi Banten, saya tidak bisa menjadikan organisasi saya kegiatan politik, semua stakeholder, atlet menembak harus ikut, tidak boleh. Maka dilihat dari AD/ART di dalam situ," tandasnya. (BC2)
Salahgunakan Izin Tinggal, 32 PSK Asing Terancam 5 Tahun Penjara

Diposkan oleh On 1/14/2017 10:13:00 AM with No comments

jakarta,Bantencom - irektorat Jenderal imigrasi  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengamankan 32 perempuan warga negara asing dari berbagai negara di Asia dan Timur Tengah.
     Puluhan perempuan cantik ini datang dari Kazakhstan, Uzbekistan, Vietnam, Maroko, Rusia, dan RRC. Mereka terjaring Operasi Pengawasan Orang Asing dalam rangka penertiban, pengamanan kegiatan, dan keberadaan orang asing di Indonesia, yang dilakukan di tempat hiburan di wilayah Bogor dan Jakarta.

"Tadi malam Ditjen Imigrasi operasi pengawasan di tempat hiburan, baik di Jakarta dan wilayah Bogor. Kita 32 orang perempuan, yang terdiri dari WN asing, bukan hanya satu. Ini dari Khazakstan 5 orang, Uzbekistan 5, dari Vietnam 11, Maroko 5, Rusia 1, RRC 5 orang. Total 32," papar Direktur Penyidikan Dirjen Imigrasi Yurod Saleh di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari 2017.

        Mereka datang ke Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan pemandu karaoke di wilayah Bogor dan Jakarta, dengan tarif antara Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta.


      Selain mengamankan 32 orang asing ini, pihak Imigrasi juga mengamankan barang bukti berupa paspor, kuitansi bukti pembayaran, alat kontrasepsi, uang, telepon genggam, tas, dan seragam pemandu karaoke.

"Dengan barang bukti adalah passport, ada uang 5 juta kurang lebih, ada alat kontrasepsi, ada Hp, ada tas, dan dompet," jelas Yurod.

Puluhan Pekerja Seks Komersial ini  berusia antara 21-38 tahun ini diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. 

    Mereka menyalahgunakan izin tinggal sehingga dijerat Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara.

"Para perempuan yang diamankan ini, visa kunjungan dan visa travel. Bukan melakukan kegiatan begini. Menyalahgunakan izin tinggal. Ancamannya 5 tahun," lanjut Yurod Saleh.

      Sementara itu, Dirjen Imigrasi telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), dibantu Dinas Pariwisata, mengawasi warga negara asing di Indonesia yang menyalahi visa kunjungan.

"Pengawasan ada koordinasi, iya pemda. Dibantu bersama-sama di pemda itu ada Dinas Pariwisata," tutup Yurod.(BC2)
Nenek Dari Cilegon Nekat Berangkat Ikut Aksi Damai jilid tiga

Diposkan oleh On 12/03/2016 09:27:00 AM with No comments

Jakarta,Bantencom - Peserta aksi damai Jilid III tidak hanya berasal dari Jakarta. Banyak dari luar Ibu Kota yang berdatangan untuk mengikuti aksi yang dipusatkan di Monas, Jakarta.
Salah satunya adalah Halimah (64). Dia nekat melakukan perjalanan seorang diri ke Jakarta dari rumahnya di Cilegon, Banten.

"Saya jalan jam 03.30 pagi, sampai sini (Monas) jam 8. Naik bis Arimbi terus lanjut naik Transjakarta turun di Harmoni," ujar Halimah, Jumat (2/12/2016).

Setelah ikut aksi Damai Jilid III ia menginap di Masjid Istiqlal sampai Sabtu 3 Desember 2016.
"Nginep sampe hari Sabtu, sambil nunggu pengajian rutin setiap hari Sabtu jam 7," lanjut Halimah.
Warga luar kota lainnya yang juga ikut adalah Yuli Hesman (41) dari Pekanbaru. Ia beserta rombongannya datang ke Jakarta via pesawat terbang pukul 08.00 WIB. Lalu lanjut naik mobil travel untuk ke Monas dan tiba pukul 10.30 WIB.

Rombongan yang ikut bersamanya ada sekitarnya sekitar 20 orang dan sisanya sekitar ratusan naik bus. Rencananya setelah aksi Damai Jilid III, mereka akan berencana pulang keesokan malamnya. Ada pula yang menyempatkan waktu untuk datang ke markas FPI.
"Kami pakai uang sendiri di aksi ini," ujar Yuli Hesman.(BC2)

Jelang demo 2 Desember,Pergerakan massa dari daerah menuju Jakarta

Diposkan oleh On 12/01/2016 09:24:00 AM with No comments

Jakarta,Bantencom - Aksi 2 Desember atau dikenal aksi bela islam jilid III rencananya resmi akan digelar. Aksi unjuk rasa besar-besaran yang digawangi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI buntut dari ucapan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  terkait surat Al-Maidah ayat 51.

 Aparat keamanan, baik TNI dan Polri pun sudah mengambil kuda-kuda mengamankan aksi yang digadang-gadang bakal berlangsung super damai tersebut.

Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin pun menjamin konsentrasi massa akan terpusat di Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Dan rencana salat Jumat di jalan protokol Sudirman hingga Thamrin telah ditiadakan.

"Tidak ada rute lagi, semua sasaran ke Monas. Kita duduk baca quran, dzikir, dengar tausiah dari ulama, salat Jumat, habis salat Jumat pengumuman bubar. Nanti kami akan membantu para peserta untuk bubar supaya tidak ada lagi yang tinggal," ujar dia.

Pada aksi tersebut dirinya menjamin tidak akan ada orasi. Namun, dirinya tetap menuntut agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) untuk segera ditahan.

"Nggak ada, kan orasinya berubah jadi tausiah. Ya tuntutan tetap sama, tuntutan tidak berubah tapi kita bisa komunikasi," tegas Rasmin.

Aksi tersebut tak hanya dilakoni oleh umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Melainkan, umat muslim di bebebrapa daerah pun rela bertandang ke Ibu Kota menuntut Ahok ditahan.
Apindo Minta Buruh Jangan Ikut Demo 2 desember

Diposkan oleh On 11/30/2016 03:40:00 PM with No comments

Bantencom - Tidak hanya Front Pembela Islam (FPI) saja yang akan melakukan aksi demonstrasi pada Jumat (2/12) mendatang, melainkan juga para serikat pekerja atau buruh. Rencananya, para serikat pekerja akan melakukan aksi perihal aturan Upah Minimum Pekerja (UMP).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap aksi tersebut tidak menimbulkan kegaduhan. Sebab, Apindo khawatir perusahaan akan terganggu aktivitas ekonominya.
"Bahwa kami memang mendapatkan informasi begitu bahwa dari teman-teman serikat pekerja akan melakukan unjuk rasa dengan tema terkait PP 78. Kita tidak mengetahui bagaimana menjadi dua isu jadi satu. Tentu aparat keamanan yang tahu. Kami ingin ingatkan kembali kami menghargai demokrasi tapi kalau memasuki wilayah yang mengganggu kegiatan ekonomi dan membuat kemunduran sistem demokrasi kami keberatan," ujar Hariyadi dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta , Selasa  kemarin .
Imbauan tersebut bukan tanpa alasan, sebab pada tanggal 24 November lalu, pihaknya menerima aduan aksi demo yang menyebabkan kerugian terhadap 15 industri di kawasan industri Jatake, Tangerang dan Banten. Kerugian tersebut terjadi karena para demonstran dengan sengaja memaksa para pekerja lain untuk melakukan unjuk rasa, sehingga industri berhenti berproduksi.
"Melihat kenyataan itu maka kami harus antisipasi. Bahwa kami mengingatkan hal terkait pelanggaran atas yang dimiliki kami itu di proses secara hukum. Kami dapet informasi 15 perusahaan yang terkena sweeping sudah melaporkan ke Polres," katanya.
Untuk itu, dirinya meminta agar para buruh melakukan aksi demonstrasi dengan bijak. Para buruh diminta agar menghargai hak orang lain dan tidak semena-mena agar tidak banyak merugikan yang lain.
"Hargai lah hak yang lain. Jangan sampai terjadi upaya menutup kawasan industri. Itu kan sudah masuk objek vital. Aparat keamanan harus menjaga hak kita itu. Karyawan ga bisa masuk lalu di demo dan ikut ke sana. Karyawan kita juga ingin melakukan hal yang produktif. Isu Ahok  sudah dingin jangan sampai terganggu," pungkasnya.(BC2)
Hari TNI Adakan Apel Nusantara Bersatu

Diposkan oleh On 11/30/2016 03:25:00 PM with No comments

Bantencom -  Hari ini seluruh provinsi di Indonesia menggelar apel Nusantara Bersatu. Apel ini digelar sesuai gagasan dan instruksi Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo yang disambut baik oleh semua pihak.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menegaskan, apel Nusantara Bersatu ini digelar bukan karena keutuhan dan persatuan NKRI mulai goyah tetapi untuk memperkokoh persatuan dan Kebhinekaan. Sumarsono juga menyatakan agenda ini tidak berkaitan dengan politik tetapi murni atas dasar rasa cinta terhadap Tanah Air Indonesia.

"Ini bukan agenda partai politik, apalagi agenda pilkada tidak ada, ini adalah agenda kebangsaan," ungkap Sumarsono di Monas, Rabu (30/11).

Menurut Sumarsono, memelihara dan menjaga persatuan bangsa adalah kewajiban setiap warga negara, bukan hanya sebagian kelompok saja.

"Semua yang hadir di sini ada pemuda, ada mahasiswa, ada pelajar, dan semua tokoh agama kumpul di sini untuk kembali meneguhkan bahwa kita semua bersaudara, kita ber-Bhineka, bahwa kita Indonesia. Indonesia milikku, Indonesia milikmu, dan Indonesia milik semuanya," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sumarsono mengatakan, kehadiran pelajar dalam kegiatan tersebut sebagai pembelajaran, bahwasannya menjaga keutuhan NKRI adalah tugas semua anak bangsa. Dia pastikan tak ada kegiatan belajar mengajar yang terganggu.

"Ini adalah refleksi daripada sebuah kenyataan, sebuah fakta sejarah Indonesia memang ber-Bhinneka Tunggal Ika tapi kita satu. Kita boleh beda. Beda suku, beda agama, beda ras, tapi jangan lupa kita semua bersaudara ya. Saudara sebangsa dan setanah air, itu sebenarnya hakikatnya," jelasnya.

Mahasiswa dan pelajar yang mengikuti acara ini diharapkan bisa menjadikan hal ini sebagai pembelajaran kebangsaan.

"Ini adalah agenda di luar kelas untuk membangun rasa persatuan. Jadi ini bagian daripada proses pembelajaran pada anak anak semuanya. Jadi saya mengizinkan untuk mereka ikut, gak ada masalah," tuturnya.

"Ini sama kaya kegiatan outbond tapi outbond nasionalisme, memupuk jiwa cinta Tanah Air mereka. Ini bagian dari pembelajaran untuk anak didik kita," lanjutnya.

Sumarsono juga mengimbau agar siswa yang mengikuti kegiatan apel ini diberikan tugas membuat laporan agar bisa mempelajari tentang Indonesia, tentang persatuan, tentang Pancasila dan Kebhinekaan.(BC2)

3 Cagub dan Cawagub DKI Adu Program Atasi Macet Jakarta

Diposkan oleh On 11/26/2016 07:47:00 AM with No comments

Jakarta,Bantencom - Pilgub DKI 2017 tengah memasuki masa kampanye. Berbagai program, janji manis ditebar tiga pasangan kandidat demi meraih kursi gubernur dan wakil gubernur periode 2017 hingga 2022.

Salah satu persoalan Jakarta yang menjadi sorotan yakni terkait kemacetan. Macet adalah salah satu 'penyakit' kota metropolitan. Setiap hari, Jakarta dirundung macet. 

Oleh sebab itu, suatu hal yang wajar jika calon gubernur menjual solusi atasi macet Jakarta agar dipilih oleh warga ibu kota. Agus Yudhoyono -Sylviana Murni, Basuki T Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno punya cara masing-masing menjawab kemacetan Jakarta.

Misalnya saja Sandiaga Uno, dia ingin membatasi mobil mewah di Jakarta untuk menghindari kemacetan. Namun cara ini menuai pro kontra. Lalu bagaimana program atasi kemacetan tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini? Berikut dihimpun merdeka.com, Sabtu (26/11):

Agus - Sylvi

Pasangan nomor urut satu ini memasukkan solusi macet di dalam salah satu visi dan misinya membenahi Jakarta. Agus juga punya keinginan membebaskan Jakarta dari persoalan macet.

Agus mengatakan, hal pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan mengurangi dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya. Menurutnya, kemacetan bisa berkurang bila warga memaksimalkan penggunaan transportasi publik.

"Secara bersamaan, kita tingkatkan jumlah dan juga kualitas public transportation atau transportasi publik di jalan raya," jelasnya.

Hal lain yang akan dilakukan yaitu, pihaknya akan menambah ruas-ruas jalan, baik di atas maupun di bawah tanah. Sementara yang terakhir, pihaknya akan fokus pada manajemen lalu lintas.

"Yang terakhir, kita harus meningkatkan kualitas manajemen lalu lintas secara terukur dan proporsional," tuturnya.

Dia yakin bahwa empat cara tersebut bisa dijadikan penentu akan kemampuannya dalam mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Kemacetan yang menjadi sumber banyak permasalahan, yang kita tahu mengurangi waktu produktivitas kita dan mengurangi waktu kita bertemu dengan keluarga," ucapnya.

Ahok-Djarot

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, pembatasan kendaraan sebagai langkah mengatasi kemacetan sebenarnya sudah lama diperdebatkan. Terutama saat low cost green car (LCGC) mulai memasuki pasar otomotif Indonesia.

"Mungkin kalau teori itu kita bisa berdebat juga. Dulu ingat enggak waktu keluar mobil low cost, yang murah itu loh. Semua ahli mengatakan kalau dibiarkan mobil murah dijual maka kemacetan akan makin meningkat. Jadi sekarang mau ngikutin teori siapa," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/11).

Sedangkan, mantan Bupati Belitung Timur itu memiliki pandangan berbeda. Dia menilai, seharusnya penggunaan mobil murah harus dibatasi. Selain memperpadat jalan, juga mengonsumsi banyak bahan bakar.

"Jadi kalau bagi kami subsidi menengah ke bawah adalah membangun kereta api MRT kepada mereka. Jadi yang kaya-kaya mau pakai mobil Rp 300 silakan. Pajak BPKB dan STNK mengikuti harga mobil," terangnya.

Bahkan, Ahok menganggap semakin banyak mobil yang mengaspal akan segera menguntungkan Pemprov DKI Jakarta. Mengingat dalam waktu dekat akan segera diterapkan sistem jalan berbayar, Electronic Road Pricing (ERP).

"Saya senang kalau orang beli mobil mewah-mewah silakan saja, tetapi kalau kamu mau pakai jalan mau lewat dikenai bayaran," tutupnya.

Anies - Sandiaga

Anies menuturkan, kemacetan di Jakarta terjadi karena jumlah kendaraan lebih banyak ketimbang ukuran dan panjang jalan yang tersedia. Menurutnya, salah satu solusinya adalah mengurangi volume kendaraan yang mengaspal.

"Kenapa sih jadi macet. Jumlah kendaraan di jalanan terlalu banyak dibanding panjang jalan enggak sama. Sekarang di gang kalau orang banyak macet juga. Cara kita mengurangi jumlah kendaraan di jalan," jelasnya.

Solusi lain yang ditawarkan Anies adalah membuat warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Caranya, lanjut dia, dengan meningkatkan pelayanan transportasi massal menjadi lebih nyaman dan murah.

"Bagaimana? Makin banyak yang menggunakan kendaraan bersama-sama. Harus dibuat dua berubah. 1 Nyaman, 2 harus terjangkau. Karena itu nanti programnya meningkatkan pelayanan kendaraan umum di Jakarta. Disubsidi biar terjangkau," pungkasnya.(BC2)
Indonesia Berseru Myanmar Hentikan Tindas Etnis Rohingya

Diposkan oleh On 11/25/2016 09:49:00 AM with No comments

Jakarta,Bantencom - Hari itu nampak tak ada yang berbeda dengan kantor kedutaan besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng Jakarta  Pusat. Namun menjelang siang, bangunan bercat kuning dengan pagar besi warna hijau itu dikerubuti ratusan orang dengan puluhan polisi membentuk barisan berdiri tegak di depan halaman gedung.

Dengan membawa bunga dan spanduk bertuliskan 'Save Rohingya', ratusan massa itu mendesak perwakilan pemerintah Myanmar di Indonesia agar segera menghentikan konflik antara penduduk Myanmar beragama Buddha dan etnis Rohingya beragama Islam.

Dengan membawa spanduk bertuliskan 'Save Rohingya' dan bunga sebagai bentuk simpati, mereka mendesak perwakilan pemerintah Myanmar menjelaskan kejadian sebenarnya terkait penindasan terhadap etnis Rohingya. Setelah 30 menit melakukan orasi, dua perwakilan dari massa kemudian diterima oleh Sekretaris 3 Kedubes Myanmar, Mr Win.

"Kami dari PP Hima Persis menuntut agar penindasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar segera diselesaikan. Penindasan segera ditiadakan dan diberikan hak warga negara dan umat manusia," kata perwakilan massa yang juga Ketua PP Hima Persis, Ceceng Waliluloh.

Tak hanya itu, Ceceng juga meminta pemerintah Myanmar untuk melakukan keterbukaan informasi dan memperbolehkan para jurnalis meliput kondisi etnis Rohingya. Serta memperbolehkan pengiriman bantuan kepada masyarakat Rohingya.

Atas tuntutan tersebut, pihak Kedubes Myanmar berjanji akan memenuhi tuntutan PP Hima Persis secepat mungkin. Mr Win berjanji akan segera memberikan informasi terkini tentang kondisi terakhir di Myanmar.

"Mr Win berjanji akan segera memberikan informasi kepada Indonesia tentang keberadaan sesungguhnya di sana. Terkait bantuan untuk masyarakat Rohingya diperbolehkan dengan catatan harus melalui Kedubes dan baru diperbolehkan berangkat ke sana. Baik itu jurnalisnya maupun relawan," kata Ceceng.
Desakan agar pemerintah Myanmar menuntaskan penindasan terhadap etnis Rohingya juga datang dari Komisi Nasional Hak asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komunitas Parade Bhinneka Tunggal Ika. Dalam aksinya mereka mendesak peraih nobel perdamaian dan tokoh demokrasi di Myanmar, Aung San Suu Kyi, dicabut lantaran sikap pimpinan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu, dinilai berlawanan dengan raihan label tokoh perdamaian.

Bahkan petisi agar nobel perdamaian Aung San Suu Kyi, dicabut telah dibuat melalui website change.org. Hingga saat ini petisi dengan judul 'Cabut Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, telah ditandatangani oleh 172.804 pendukung.

"Beberapa bulan lalu kami sudah melakukan petisi untuk meminta komite nobel untuk mencabut nobel perdamaian Suu Kyi karena kepasifan beliau terhadap kasus ini," ujar salah satu anggota Komunitas Parade Bhineka, Nong Darol Mahmada di depan Kantor Kedutaan Besar Myanmar, kemarin.

Diketahui, konflik sektarian di Myanmar bermula dari 2012 ketika warga muslim etnis Rohingya ditindas mayoritas warga Buddha di Negara Bagian Rakhine. Bulan lalu kekerasan terhadap warga muslim Rohingya kembali terjadi.

Kali ini militer Myanmar memburu apa yang mereka sebut militan Islam di Rakhine dan mereka mendapat dukungan warga radikal Buddha. Perburuan etnis Rohingya karena kelompok militan Islam yang disebut polisi Myanmar menyerang tiga pos penjaga di perbatasan Bangladesh hingga menewaskan sembilan aparat.

Dikutip dari Time, Senin (21/11), sejak peristiwa itu hingga kini sudah lebih dari seratus orang tewas dan ratusan lainnya ditahan oleh militer Myanmar. Sekitar 150 ribu warga tidak mendapat bantuan pasokan pangan dan obat-obatan, puluhan wanita mengaku diperkosa dan lebih dari 1.200 rumah warga dibumihanguskan.

Sekitar 30 ribu warga mengungsi. Militer Myanmar kini melarang para relawan kemanusiaan dan jurnalis independen memasuki wilayah konflik di Negara Bagian Arakan atau lebih dikenal Rakhine yang dihuni mayoritas warga muslim etnis Rohingya.(BC2)



Ancam TutupTol Bitung Buruh Kecewa SK Gubernur tentang UMK

Diposkan oleh On 11/25/2016 09:45:00 AM with No comments

Tanggerang,Bantencom - Ribuan buruh Tangerang kembali berdemo menolak upah minimum kota (UMK) 2017, pasca ditetapkan oleh PLT Gubernur Banten, pada Kamis (24/11/2016). Para buruh ini tampak membeludak mengancam memblokir jalan tol untuk menuntut revisi UMK yang telah ditetapkan.

Ketua Aliansi Banten Darurat Upah (ABDU), Koswara menjelaskan keputusan PLT Gubernur Banten sudah melukai hati dan perasaan buruh. Keputusan menaikan upah dengan berpatokan kepada PP 78 tahun 2015 merupakan kemunduran bagi pemerintah Jokowi.

"Kami akan terus berjuang agar Presiden Jokowi mengubah revisi PP 78, yang saat ini menjadi acuan Gubernur se-Indonesia," ujar Koswara di Jalan Raya Serang, Bitung, Kabupaten Tangerang pada Kamis (24/11/2016).

Koswara yang mewakili para kaum buruh ini meminta maaf kepada seluruh masyarakat terutama pengguna tol. Koswara berharap agar warga bisa memaklumi perjuangan buruh yang saat ini tertindas oleh sistem pemerintahaan yang tidak mementingkan kepentingan buruh.

"Kami mengerahkan sekitar 10.000 buruh dengan titik kumpul yang sudah ditentutkan, titik kumpul utama adalah pintu tol Bitung sebagai aset vital negara," ucapnya.

Untuk diketahui, PLT Gubernur Banten Nata Irawan menadatangani surat keputusan penetapan upah surat bernomor 561/kep/ 553-Huk /2016 ini, menetapkan besaran upah minum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sesuai PP 78 tahun 2015.

Kadisnaker Provinsi Banten Hamidi mengatakan, keputusan Gubernur Banten tersebut sudah final. Karena pada saat dewan pengupahan Provinsi melakukan rapat pleno tidak membuahkan hasil, masing-masing pihak bersikukuh pada keinginan masing-masing.

"Hasil perundingan sudah kami serahkan ke pak PLT Gubernur Banten ini hasil keputusannya PP No 78 tahun 2015 yang menjadi acuan Pemerintah," ujar Hamidi.


Adapaun UMK Kabupaten dan Kota di Banten diantaranya Kota Serang Rp 2.566.595.31, Kab Lebak. Rp 2.127.112.50, Kab Pandeglang Rp 2.164.979.43, Kab Tangerang Rp 3.270.936,13, Kota Cilegon Rp 3.331.997.62, Kab Serang Rp 3.258.866.25, Kota Tangerang. Rp 3.295.075.88 dan Kota Tangsel Rp 3,270.936.13.(BC2)
Menjalani pemeriksaan perdana ,Ahok sebagai tersangka

Diposkan oleh On 11/22/2016 09:33:00 AM with No comments

Jakarta- Bantencom - Hari ini Gubernur DKI  Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama  dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Jadwal pemeriksaan Ahok sekitar pukul 09.00 WIB di Gedung Utama Mabes Polri.

"Sesuai dengan jadwal besok (hari ini) Basuki Tjahaja Purnama akan diperiksa pertama kali sebagai tersangka besok (hari ini) pagi di sini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).

Boy tidak menjelaskan alasan pemeriksaan dilakukan di Gedung Utama Mabes Polri bukan di Bareskrim Polri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Iya enggak apa-apa, pemilihan yang dinilai paling tepat di gedung ini," ujarnya.

Terkait jadwal pemeriksaan tersebut, Ahok hari ini akan absen dari rutinitas menerima pengaduan warga di Rumah Pemenangan Lembang.

"Untuk besok (hari ini) kayaknya istirahat dulu," ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Basuki- Djarot Pantas Nainggolan di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat kemarin.

Meski untuk pertama kalinya Ahok akan diperiksa sebagai tersangka, tidak ada persiapan khusus. Dia menegaskan, selama ini Ahok sangat kooperatif dengan pihak Kepolisian. Tidak hanya selalu hadir tetapi juga menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan.

Ahok akan didampingi tim kuasa hukumnya. Namun belum bisa dipastikan berapa jumlah penasehat hukum yang ikut hadir dalam pemeriksaan.

"Peristiwa itu kan bukan bagian dari kampanye. Jadi nanti penunjukannya terserah Pak Ahok. Mungkin dari tim hukum ini sebagian akan dilibatkan. Pada hakikatnya ada surat kuasa sendiri dari beliau," terangnya.(BC2)
Resmi Ahok jadi tersangka

Diposkan oleh On 11/16/2016 02:44:00 PM with No comments

Jakarta,Bantencom -  Bareskrim Mabes Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama  menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Hal ini langsung diumumkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dalam jumpa pers.

"Perkara ini harus dilanjutkan di peradilan yang terbuka, konsekuensinya proses ini harus ditingkatkan menjadi penyidikan, dengan menetapkan saudara Basuki Tjahaja Purnama alias  Ahok menjadi tersangka," kata Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (16/11).

Pihaknya mengaku telah menerima 14 laporan soal Basuki yang akrab disapa Ahok itu diduga menistakan agama. Laporan itu diterima sejak tanggal 6 Oktober lalu.

"Mulai tanggal 10 Oktober Polri telah melakukan langkah-langkah," katanya.

Seperti diketahui, kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok terkait ucapannya soal surat Al Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka. Pasca itu, isu dugaan penistaan agama langsung menyeruak.

Puncaknya, pada 4 November 2016 ratusan ribu orang dari sejumlah ormas Islam menggelar demonstrasi menuntut proses hukum terhadap Ahok dilakukan.(BC2)
FPI Canangkan demo lanjutan

Diposkan oleh On 11/15/2016 08:38:00 AM with No comments

Jakarta,Bantencom - front Pembela Islam canangkan demo lanjutan, setelah aksi tanggal 4 november yang lalu,akan merencanakan demo kembali dengan tuntutan yang sama pada 25 november mendatang,namun rencana tersbut belum sepenuhnya matang.

Sekretaris Jenderal Dewan Syuro DPD Front Pembela Islam (FPI) Habib Novel Bamukmin mengaku hingga saat ini FPI masih terus membahas hal tersebut.

"Iya beneran, cuma kan kita dari FPI ini belum ada keputusan final, hari ini kita baru rapat. Nanti sesuai perkembangan baru kita informasikan kembali," jelasnya di Bareskrim Polri Gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Novel menyatakan, rencana demo tanggal 25 November mendatang akan mengajukan tuntutan yang sama seperti demo 4 November lalu. Untuk lokasinya, demo akan berpusat di Istana Negara dan gedung DPR/MPR.

"Tuntutan sama untuk segera memenjarakan Ahok. Titiknya di Istana, akan lanjut lagi ke DPR/MPR," kata dia.

Jika memang dilaksanakan, lanjutnya, massa yang terlibat akan jauh lebih banyak dibanding dengan demo sebelumnya.

"Massa nanti lebih banyak lagi luar biasa. Dari kita (FPI) aja kemarin mungkin dua juta lebih. Kemungkinan kita akan meningkatkan lagi, buruh juga akan menurunkan 4 juta massanya. Dari Din Syamsuddin massa dari Jawa Barat akan menerjunkan lima juta. belum lagi dari kiai-kiai kemarin dari Madura, semua akan lebih banyak dari kemarin," beber Novel. (BC2)

Hentikan jurnalis jadi sasaran,ujar AJI

Diposkan oleh On 11/07/2016 08:19:00 AM with No comments

Bantencom- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta semua pihak tidak menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan. Aktivitas jurnalistik di tengah masyarakat adalah tindakan yang dilindungi undang-undang, sekaligus sebagai mata dan telinga publik dalam mengabarkan fakta.

"Semua hal menyangkut sengketa pemberitaan, ada mekanisme sebagaimana diatur UU Pers. Bisa menempuh hak jawab, hak koreksi hingga mengadukan ke Dewan Pers bila pihak yang bersengketa belum menemukan titik temu. Oleh karena itu, stop menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan," kata Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono dalam siaran pers , Minggu (5/11).

AJI mencatat, serangkaian peristiwa kekerasan verbal maupun nonverbal terjadi di berbagai daerah dalam rangkaian demo 4 November 2016. Di Jakarta, tiga jurnalis televisi menjadi korban kekerasan.

Rombongan kru dari sebuah stasiun televisi juga diusir dari masjid Istiqlal karena dianggap membela kelompok tertentu. Ketika terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa, lemparan baru juga mengarah pada kelompok jurnalis yang meliput peristiwa itu.

Di Medan, Sumatera Utara, rombongan jurnalis dari sebuah stasiun tv juga mengalami hal yang sama, diusir dari lokasi digelarnya unjuk rasa 4 November.

Suwarjono melihat provokasi menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan mulai terjadi beberapa hari sebelum unjuk rasa 4 November itu digelar. Apalagi beredar 'meme' menyebut media tertentu berseberangan dengan aspirasi pengunjuk rasa.

"Artinya, sejak awal ada suasana kebencian pada media yang dibangun. Ini gejala buruk yang merusak kebebasan pers di Indonesia. Dan puncaknya terjadi saat hari H," sesal Suwarjono.

Sementara Ketua Bidang Advokasi Iman D Nugroho menegaskan ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi kerja jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

"Siapa pun yang menghalang-halangi, diancam hukuman dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta rupiah. Ini tidak main-main." kata Iman. 

Iman meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus kekerasan pada jurnalis yang terjadi pada demo 4 November lalu. Iman mendesak polisi mengusut provokator yang membakar kemarahan warga melalui penyebaran 'meme' yang menyudutkan media massa. Meme itu sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu karena tidak setuju dengan pemberitaan media tertentu pula.

"Tapi justru itulah yang menjadikan jurnalis sebagai salah satu sasaran kemarahan dalam demonstrasi. Bila hal ini dibiarkan, maka di kemudian hari akan muncul rangkaian peristiwa serupa, yang pada ujungnya menjadikan jurnalis sebagai sasaran kemarahan," jelas Iman.

Meski demikian, kata Iman, media massa hendaknya menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk perlunya kembali melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dalam aktivitas jurnalistiknya. Media massa harus independen dalam memberitakan fakta, dan selalu menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.(BC2)

Sumber : merdeka.com