Inilah Carut marut Pemerintahan Provinsi Banten

Serang, bantencom - Banten saat ini sedang di kuasai oleh kawanan rezim baru, namun rezim baru ini sepertinya masih menggunakan pola-pola lama yang hampir sama di lakukan oleh rezim awal yang menguasai banten.

Rezim baru banten saat ini di pimpin oleh dua kepemimpinan atau biasa di sebut dengan dualisme kepemimpinan. Dualisme kepeminpinan inilah yang akhir membuat akhirnya banten menjadi sangat "carut marut" dan tidak karuan.

Banyak hal yang membuat "carut marut" dan tidak karuannya sistem pemerintahan yang ada di provinsi banten kita yang sangat kita cintai ini dengan ditambahnya pola lama yang digunakan juga saat ini. Beberapa hal atau sekelumit pola lama yang di gunakan dalan rezim baru ini sesuai data informasi yang kami terima adalah sebagai berikut:

1. Sistem kenaikan jabatan untuk eselon 2 yang di lakukan saat ini menggunakan UU ASN, namun sayang sekali UU tersebut hanya di jadikan kedok dan tempat membuat alasan saja, kenyataannya sistem menaikan jabatan ke eselon 2 yang di lakukan oleh Provinsi Banten masih menggunakan pola rezim lama, yaitu pola suka sama suka;

2. Sebentar lagi akan di lakukannya pelatikan pejabat eseon 3 dan eselon 4 di Provinsi Banten, banyak statement dari Baperjakat bahwa saat ini sudah tidak ada lagi pemain-pemain jabatan, namun kenyataannya sesuai dengan data dan informasi bahwa saat ini banyak sekali pemain-pemain jabatan tersebut atau yang biasa disebut dengan "Baperjakat Swasta", bahkan sampai pola transaksional jabatan atau jual beli jabatan pun terjadi saat ini. Ini artinya pola lama masih di ada di Provinsi Banten;

3. Bahwa sesuai rilis-rilis sebelumnya bahwa Sekda Banten telah menggandeng salah satu NGO untuk masuk ke sistem pengadaan barang jasa dan pada statement sekda terakhir di media bahwa sekda mengatakan " Komando pengadaan barang dan jasa, langsung ada di bawah saya". Ini adalah statement yang sangat lucu, dimana seharusnya ULP berdiri sendiri atau independent dan tidak bisa di komandoi oleh siapapun. Artinya hal ini sudah sangat terlihat, bahwa di duga akan adanya permainan dalam proses lelang. Pola ini sama saja dengan pola dahulu yang di lakukan;

4. Dengan adanya dualisme kepemimpinan di Provinsi Banten artinya birokrasi menjadi terpecah belah dan tidak bisa bekerjasama secara utuh, bahwa akhirnya akan saling mencurigai satu sama lain, selain itu perbutan kursi jabatan pun semakin panas. Ini sangat tidak baik bagi pembangunan di Provinsi Bantn yang akhirnya rakyat banten yang di rugikan. Apabila rakyat banten yang di rugikan dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, maka ini sama saja pola lama yang di gunakan kembali;

Demikian sekelumit yang kami dapat informasikan kepada masyarakat banten. Satu hal yang menjadi catatan kami saat ini bahwa pemimpin-pemimpin kita saat ini sedang tidak percaya dengan orang banten sendiri.

Kami menyerukan kepada semua masyarakat banten untuk bangkit dan tidak tidur, mari kita hilangkan ke dzoliman di tanah banten ini.

Rilis pernyataan sikap LSM KMB yang diketuai oleh Tb. Delly Suhendar yang diterima oleh bantencom. Minggu, 01 Februari 2015 (Rid)