Sulitnya Penerapan Permen PRT

Serang, bantencom - Peraturan Menteri (Permen) Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri membutuhkan kajian lebih mendalam dalam penerapannya dilapangan.

"Dalam konteks perlindungan, ini memang sedikit rumit ketika berbicara seperti yang diatur permen tersebut," kata Hudaya Latuconsina, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten diruangannya (22/01/2015).

Permen no 2 tahun 2015 tersebut perlu pembahasan yang sangat berbeda terkait hubungan kerja dengan perusahaan dan PRT nya.

Karena, agar PRT produktif, berbagai fasilitas pun harus terjamin, seperti tempat tinggal, kesehatan, fasilitas beribadah, hingga jaminan sosialnya. Namun, hal tersulit untuk dikaji adalah seberapa besar upah yang harus diterima oleh PRT.

"nggak mungkin disamakan dengan pendekatan UMK, karena jika dihitung mungkin PRT bisa lebih. Yang paling penting adalah bagaimana PRT terhindar dari sasaran dan dampak yang disebabkan konflik rumah tangga," terangnya.

Pada umumnya, PRT menerima gaji tanpa memikirkan kebutuhan pokok ataupun primernya. Semisal, PRT makan sudah ada, tempat tidur pun sudah bersama  yang mepekerjakannya.

"Namun butuh standar khusus, nanti akan kita hitung, tapi pendekatannya tidak akan sama dengan konteks kebutuhan hidup layak sebagaimana menentukan upah minimum," tegasnya.

Perlu diketahui Menaker, Hanif Dakhiri, telah menandatangani Permen Ketenagakerjaan no 02 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Permen ini diterbitkan terkait maraknya kasus kekerasan yang menimpa PRT disejumlah daerah di Indonesia.

Prinsip pokok terkait lahirnya Permen ini adalah untuk menghadirkan negara agar melindungi pekerja di seluruh wilayah Indonesia, lalu menghormati tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Permen ini pun mengatur lembaga penyalur PRT agar tak memungut apapun dari calon PRT dan PRT pun mendapatkan hak-hak normatifnya seperti cuti dan perlakuan yang manusiawi.(Rid)