Serang, bantencom – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Muflikhah mengklaim, bahwa masih banyak potensi pajak di Banten yang belum di maksimalkan pemerintah. Salah satunya, retribusi alat berat dan air permukaan yang belum jelas hasilnya.
“Kalo pendapatan seperti pajak ini kan sudah rutin seperti itu. Nah, nanti kita coba untuk retribusi, nanti akan ada pemilahan mana kewenangan kabupaten dan kota. Kemudian yang belum kendaraan alat berat kan belum, bukan kita ga percaya wajib pajak,” ungkap Muflikhah.
Hal itu diungkapkan Muflikhah, saat coffee morning bersama puluhan wartawan di Gedung Serba Guna DPRD Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug Kota Serang pada Rabu, 6 Januari 2016.
Menurutnya, DPRD belum mengetahui detail atas retribusi pajak yang belum di maksimalkan pungutannya oleh SKPD terkait. Sebab, hingga kini belum ada laporan dari SKPD yang mengurusi itu.
“Kemudian nanti akan kita hitung berapa potensi pajak itu. Dari industri-industri yang tersebar di Provinsi Banten, kalau kenaikan tidak signifikan, maka akan kita kaji ulang,”katanya.
Oleh karena itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memastikan, DPRD melalui Komisi III akan mengundang SKPD terkait untuk mengetahui potensi tersebut. “Melalui koordinasi ini diharapkan bisa memaksimalkan potensi penghasilan pajak ini,” tutur Muflikhah.
Sedangkan disisi lain, Muflikhah memersoalkan pengelolaan situ di Banten yang tidak terurus. Padahal, seharusnya keberadaan situ ini jika dikelola dengan baik, bisa mendapatkan PAD untuk daerah.
“Jumlahnya itu mungkin puluhan yah, banyak yang pasti. Bahkan ada situ yang tercatat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Makanya Komisi III terus melaukan koordinasi untuk menangani persoalan itu,” paparnya. [Adv]