Pekanbaru, bantencom - Saat ini pembangunan sumber daya manusia di Indonesia masih minim. Hal ini mengecoh pemahaman bahwa kekayaan bangsa terbatas pada pertumbuhan infrastruktur. Padahal, tidak ada pembangunan ekonomi yang menyeluruh tanpa adanya kesimbangan antara sektor infrastruktur dan sumber daya manusia.
Pembangunan sumber daya manusia mengarah pada dampak intelektualitas di kalangan pemuda (investasi kemanusiaan). Sekalipun pembangunan sumber daya manusia tersebut berjangka panjang, namun hal itu dapat menyeimbangkan paradigma pembangunan ekonomi di sektor infrastuktur. Seperti langkah yang telah diambil oleh Provinsi Riau beberapa waktu lalu.
"Pemerintah Provinsi Riau sudah mengambil langkah pembangunan sumber daya manusia dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 3 Milyar untuk pelaksanaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-29 di Pekanbaru. Pengalokasian tersebut ikut menjadikan pemuda sebagai subjek pembangunan berskala nasional," kata Wasekjen PB HMI M. Riduan Dalimunthe dalam acara Kongres HMI di Gelanggang Olahraga Remaja, Pekanbaru, (26/11/2015).
Paradigma pembangunan yang mendasari manusia sebagai sasaran-tujuan dari pembangunan ekonomi berarti memiliki kaidah yang tidak materialistik semata. Prinsip kaidah tersebut mampu memelihara momentum Bonus Demografi Indonesia terhindar dari kesalahan berpihak pada pembangunan infrastruktur semata.
Hingga tahun 2014 lalu, Indonesia memberikan porsi perhatian pembangunan infrastruktur sebesar 75% dari total pembiayaan pembangunan, baik dana perbankan dari Bank Indonesia (BI), Bank Komersial, proyek-proyek APBN serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Riduan kondisi ini justru tidak mencerminkan peluang menggapai Bonus Demografi.
Momentum Bonus Demografi tahun 2035 untuk Indonesia tidak dapat dibiarkan mengambang di sikap optimis saja. Sebagai salah satu dari kategori negara-negara berkembang, pencapaian Bonus Demografi membutuhkan peningkatan signifikan paradigma pembangunan sumber daya manusia.