Serang, bantencom - Guna memilihi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Provinsi Banten, Rano Karno disarankan untuk mengakomodir suara dan keinginan para partai pengusung nya sewaktu maju di Pilkada Provinsi Banten 2012 silam.
"Waktu Atut-Rano maju ada partai pengusung, Rano mesti memikirikan itu. Kalau mau demokrasi, harus berbicara dengan partai pengusungnya. Karena di pemerintahan, aspek politik itu kan sangat penting," kata Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Sofwan Haris, saat ditemui dikediamannya, di Kota Serang, Senin (02/03/2015).
Pengakomodiran para partai pengusung Ratu Atut dan Rano Karno sewaktu maju menjadi pasangan Cagub dan Cawagub Provinsi Banten tahun 2012 ini merupakan salah satu bentuk dari demokrasi yang bisa diterapkan di tanah jawara.
Terlebih, masa jabatan Rano Karno yang tersisa 23 bulan lagi harus dibantu oleh seorang wakil guna membantu kinerja nya membangun Provinsi Banten hingga 2017 mendatang.
"Proses untuk pemilihan Wakil Gubernur (wagub), saya rasa ini akan sedikit ramai. Saya harap Rano mengedepankan demokrasi untuk menjaga kondusifitas di banten," tegasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan bahwa, Komisi satu DPRD Banten meyakini dalam waktu satu bulan mendatang Rano akan dilantik menjadi Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut Chosiyah menjadi Gubernur Banten. Ratu Atut sendiri tersandung kasus suap Pilkada Kabupaten Lebak yang melibatkan Ketua MK waktu itu, Akil Mukhtar, dengan nilai suap mencapai Rp 1 miliar. Karena perbuatannya, oleh MA Atut dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun kurungan penjara.
Beberapa partai pengusung Ratu Atut-Rano Karno waktu itu adalah PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Hanura.