Caleg Golkar Takut Tandatangani Kontrak Politik Yang Disodorkan Rumah Dunia Banten

Serang, bantencom - Kontrak politik terhadap apa yang diutarakan setiap narasumber, yang memberikan janji setelah terpilih nanti ditandatangani dengan menghadirkan Agus Setiawan sebagai pengacara.

Dalam kontrak politik itu tertulis, bahwa rakyat bisa menuntut seorang caleg yang ingkar atas janji-janji nya. Dalam perjanjian itu, salah satunya adalah tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas.

Selain itu kontrak politik ini juga menegaskan, bahwa seorang caleg harus melaporkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

Agus Setiawan selaku pengacara yang ditunjuk oleh Rumah Dunia mengatakan, "Kontrak politik ini mengikat secara hukum dan disaksikan oleh masyarakat Banten, sehingga rakyat bisa menuntut caleg tersebut yang melanggar kontrak politik ini", kata Agus yang juga pernah menjadi kuasa hukum Imam Samudera dalam Tim Pembela Muslim (TPM).

Semua Caleg yang diundang menandatangani kontrak politik ini, termasuk Wakil ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah yang juga kembali mencalonkan diri.

Dalam penandatanganan kontrak politik ini ada salah satu caleg perempuan Iip Ipwaniah, Dapil Pandeglang dari Partai Golkar, menolak untuk menandatangani kontrak politik dengan alasan dirinya selama ini tidak melakukan politik uang. "Selama ini saya tidak melakukan politik uang, jadi saya tidak perlu menandatangani kontrak politik seperti ini", kata Iip yang masih menjadi anggota DPRD Pandeglang.

Sementara ketua KPU Banten Syaeful Bahri mengaku setuju dengan kontrak politik ini dan berjanji akan mengadopsi kontrak politik seperti ini ke Komisi Pemilihan Umum. "Saya rasa kontrak politik seperti ini bagus dan saya akan adopsi untuk di KPU", kata pria berkacamata ini. Syaeful mengatakan bagi caleg yang tidak mau menandatangani kontrak politik adalah hak dia sendiri.

Bc4

bantencom "civil journalism for Indonesia Chanel"