Makasar, bantencom – Untuk mempelajari koperasi dan UMKM, Komisi II DPRD Banten melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Kamis (9/2/2016).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Imannuddin Sudirman Karis mengatakan, kunjungan kerja Komisi II ini, dalam rangka studi komparasi mengenai program unggulan dan anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel tahun 2016.
"Melalui kunjungan ini, kami ingin mengetahui program apa saja yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel hingga bisa dipelajari untuk diterapkan di Provinsi Banten," kata Iman.
Menurut Iman, Pemerintah Provinsi Sulsel sudah lima kali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
"Kiranya kami perlu meniru dan sangat tepat kalau kami mempelajari proses pelaksanaan programnya. Karena itu, kami minta penjelasannya," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel, Syamsul Bahri mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki 11 program unggulan dalam pembamgunan, sehingga bisa mendapatkan WTP lima tahun berturut-turut, salah satunya program pemberian hadiah bagi kelompok usaha Rp 10 juta per tahun per kelompok usaha, dan 25 kelompok usaha per desa.
"Mekanismenya kelompok usaha sudah membuat proposal satu tahun sebelum anggaran, misalnya untuk anggaran 2016 proposal sudah masuk di tahun 2015 dan dinilai oleh tim independen bukan pemerintah," kata Syamsul.
Dilanjutkan Syamsul, pemberian bantuan dalam bentuk hadiah bukan hibah, kemudian di Provinsi Sulsel juga ada tempat dimana nelayan bisa menjual hasil tangkapannya, lalu diolah dan dijual oleh koperasi.
"Ada beberapa dinas yang terlibat, antara lain Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan hingga hasil laut bisa diolah menjadi sumber pangan yang tahan lama, seperti abon ikan, sarden kaleng, dan yang lain," tandasnya.(ADV)