HUMAS PEMERINTAH HARUS BISA MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

Serang, bantencom – Humas pemerintah harus bisa mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat, kuncinya adalah komunikasi, sinergi dan networking. "Kemampuan komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan ide atau gagasan sehingga ide atau gagasan itu dipahami oleh orang yang diajak berkomunikasi. Bagi seorang humas pemerintah, dia harus mampu menyampaikan program-program pemerintah, kebijakan pemerintah maupun arah dan tujuan pembangunan pemerintah" jelas Aat Surya Safaat, wartawan senior LKBN Antara yang didaulat menjadi narasumber di Forum Kehumasan yang mengundang humas pemerintah Kab/Kota di Hotel Abadi, Kota Serang, Senin (23/6/2014). Sedangkan sinergi, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten-Hj.Sitti Ma'ani Nina menjelaskan bahwa peran humas pemerintah harus bisa satu suara menyampaikan pemahaman visi dan misi pemerintah agar hal-hal yang menjadi agenda pembangunan dapat tersampaikan kepada masyarakat.
"Humas ada tim work mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kab/kota hingga desa. Apa yang dilaksanakan di tingkat desa akan berdampak pada tingkat kelurahan, kecamatan, kab/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Pemikiran ini akan berdampak nyata manakala ada isu strategis seperti pengangguran, kemiskinan ataupun kesehatan tentunya secara signifikan akan berdampak secara berjenjang di lingkungan pemerintahan harus segera mendapatkan penyelesaiannya" jelas Hj.Sitti Ma'ani Nina.
Melalui Forum Kehumasan, pemerintah berusaha bersinergi dengan berbagai pihak, berbagai eleman termasuk pada saat ini dengan kabupaten/kota. Pemerintah saat ini punya tantangan yang sangat berat untuk menyelesaikan sejumlah isu dan menjadi agenda penyelesaian seperti pengangguran dan penyediaan lapangan kerja, kemiskinan, ketahanan pangan, meningkatkan daya saing produk domestik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang tentunya butuh komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kab/kota, masyarakat dan stakeholders.
Secara networking, humas pemerintah tentunya membutuhkan peran atau elemen lain untuk menunjang tujuan pencapaian pembangunan, seperti peran masyarakat, perguruan tinggi maupun stakeholders. Peran humas juga harus bisa menyerap ide-ide pembangunan yang bersumber dari networking sebagai cara untuk mendapatkan aspirasi. Sedangkan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Banten-H.Karimil Fatah menilai dengan semakin berkembangnya situasi dan kondisi yang berhubungan dengan pelayanan dan diseminasi informasi, saat ini telah banyak tuntutan publik agar peran humas pemerintah lebih profesional.
"Peran humas pemerintah harus dibangun dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan struktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, serta manajemen krisis. Hal tersebut merupakan upaya-upaya membuat tata kelola pemerintahan agar berjalan dengan baik" kata H.Karimil Fatah.
Permendagri 13 tahun 2011 telah mengatur fungsi humas adalah sebagai komunikator baik internal maupun eksternal, konsultan publik serta layanan informasi publik.
"Ketiga fungsi itu adalah untuk membentuk kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, menampung aspirasi publik sebagai masukan masukan dalam mengevaluasi kebijakan program dan kegiatan pemerintahan serta pelayanan informasi publik sebagaimana diharuskan oleh UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" jelas H.Karimil Fatah.(Advetorial)