Selain itu, SDAP juga sudah melakukan pembangunan prasarana pengendalian sungai Cibinuanguen dan masih dilakukannya normalisasi sungai Cilemer untuk pengendalian banjir. Sedangkan bidang pemukiman, akan melakukan penataan lingkungan kumuh dan penanganan jalan-jalan lingkungan, serta penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Kepala Dinas SDAP Banten, Iing Suwargi mengatakan, dengan meningkatnya kebutuhan air akibat pertambahan penduduk, perkembangan industry, serta kegiatan pertanian, memberikan tekanan yang berat terhadap sumber-sumber air yang ada. "Untuk itu diperlukan upaya penanggulangannya, sehingga ketersediaan air akan dapat memenuhi kebutuhan yang ada," ujarnya.
Dikatakan Iing, tekanan tersebut terasa semakin berat akibat rusaknya kondisi lingkungan, terutama di daerah resapan air hujan. "Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya upaya bersama para pelaku (stakeholders) di bidang sumber daya air untuk menyamakan pemikiran, kebijakan, sikap dan tindakan serta komitmen dalam mewujudkan ketersediaan air yang cukup bagi generasi sekarang dan yang akan datang," jelasnya.
Disamping itu, masih kata Iing, pihaknya juga akan melakukan integrasi penanganan jalan akses, drainase, air bersih dan perbaikan rumah serta penyelesaian pembangunan gedung atau kantor pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. "Pembangunan fisik atau struktur bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul khususnya penanganan permasalahan banjir," terangnya.
Selain fisik, ungkap Iing. Diperlukan adanya penunjang lainnya berupa dengan kegiatan non struktur. Sebab, dalam pengendalian banjir tidak akan berhasil tanpa ada penanganan masalah non strukturnya. Hal ini perlu kita lakukan dalam rangka menjaga dan memelihara catchment area di hulunya dan berupaya menghindari terjadinya pengalihan fungsi lahan. "Inilah yang menjadi salah satu masalah sulit bagi kami dalam menanggulangi banjir di sejumlah daerah rawan di Banten," ungkapnya.
Meski begitu, menurut Iing pembangunan fisik bukan berarti ditinggalkan, tapi tetap diupayakan pembangunannya disertai dengan upaya pembangunan non struktural. Saat ini Pemerintah daerah juga telah melakukan kerja sama dalam rangka merencanakan pembangunan beberapa waduk dalam jangka panjang. "Hal ini kita lakukan, jelas Iing, untuk mendorong percepatan pembangunan dan mendukung kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung yang tentunya memerlukan pasokan air yang cukup besar," jelas Iing.
Iing menjelaskan, kendala utama yang dapat menyebabkan pembangunan fisik belum maksimal, yakni persoalan pembebasan lahan untuk mendukung pelaksanaannya. "Seberat apapun masalah, kita akan tetap berusaha secara maksimal, hal ini agar program prioritas yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Banten dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," ujarnya.(adv)
bantencom "civil journalism for indonesia chanel"