Jakarta, bantencom - Pemerintah
Indonesia akhirnya bersikap terhadap isu penyadapan yang dilakukan Badan
Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
sejumlah pejabat Indonesia lainnya.
Menteri
Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, Senin 18
November 2013 menegaskan, Pemerintah Indonesia akan meninjau ulang
seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerjasama lainnya dengan
Australia. "Me-review seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia," ujar Djoko Suyanto.
Selain
itu, Pemerintah Indonesia juga akan mengkaji kerja sama pertukaran
informasi dengan Australia. "Termasuk penugasan pejabatnya di Kedubes
Australia di Jakarta," kata Djoko. Pemerintah Indonesia akan
meminta Australia untuk menjelaskan mengenai isu penyadapan ini ke
publik. Sebab, kata Djoko, isu penyadapan ini akan mengganggu hubungan
kedua negara. "Kami meminta Australia untuk menyampaikan penjelasan ke publik dan berkomitmen tidak akan mengulangi hal tersebut," katanya.
Pemerintah RI meminta Menteri Luar Negeri Marty Netalegawa segera menyampaikan sikap ini ke Pemerintah Australia. Sebelumnya, harian Inggris, The Guardian, dan Australia, Sydney Morning Herald
(SMH), sama-sama membongkar praktik busuk Badan Intelijen Australia
(DSD) yang berupaya menyadap komunikasi pribadi Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan pejabat tinggi lain.
Ibu Negara, Kristiani
Herawati, juga turut menjadi target spionase Badan Intelijen Australia
yang memiliki motto "Ungkap Rahasia Negara Lain, Namun Lindungi Rahasia
Negara Sendiri" itu. Guardian dan SMH sama-sama merujuk kepada dokumen Snowden bulan November tahun 2009 lalu.
Dokumen yang berhasil diperoleh oleh Guardian yakni berupa materi presentasi dalam format Power Point
milik DSD yang berlabel 'top secret'. Di dalam dokumen tersebut tertera
target penyadapan DSD dan jenis peralatan komunikasi yang dimiliki oleh
para target. Di dalam slide presentasi juga tertulis sebuah
daftar panggilan keluar dan masuk ke dalam ponsel pribadi Presiden SBY.
Dalam dokumen berjudul "Kejadian Komunikasi Presiden Indonesia" tertera
secara rinci semua panggilan selama 15 hari dibulan Agustus 2009 lalu.
Data panggilan di dalam slide itu
mencakup nomor si penelepon, nomor tujuan telepon keluar, lama durasi
percakapan telepon dan jenis komunikasi yang dilakukan Presiden SBY. Baik itu SMS maupun panggilan suara. Pada praktik selanjutnya, daftar semacam ini juga dibuat DSD bagi target mereka lainnya. Dalam slide lain bahkan tertulis "Isi Pembicaraan yang Harus Dimiliki".
Berikut pejabat Indonesia dan ponsel pribadinya yang disadap Australia:
Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden): Nokia E90-1
Kristiani Herawati ( Ibu Negara): Nokia E90-1
Boediono (Wakil Presiden): BB Bold (9000)
Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden): Samsung SGH-Z370
Dino Patti Djalal (Juru Bicara Kepresidenan): BB Bold (9000)
Andi Mallarangeng (Juru Bicara Kepresidenan): Nokia E71-1
Hatta Rajasa (Sekretaris Negara): Nokia E90-1
Sri Mulyani (Menko Ekonomi): Nokia E90-1
Widodo AS (Menko Polkam): Nokia E66-1
Sofyan Djalil (Menteri BUMN): Nokia E90-1
(bc4)