LSM Desak KPK Usut Kasus Bank Banten Transparan dan Tidak Tebang Pilih

Serang, bantencom – Dalam Rangka Memperingati HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA tanggal 9 Desember 2015 maka Aliansi beberapa LSM di Banten dari Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan Banten ( GMP2B ) yang terdiri beberapa yaitu LSM GERAM BANTEN, MAPAN, BIAK, GNR, SIBAK, GMAKS, GERAK, GERHANA, dan BMPP Memberikan apresiasi dan sekaligus mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Dalam rilis yang disampaikan ke redaksi bantencom, Saeful Bahri salah satu kordinator LSM GMAKS meminta kepada komisi anti rasuah tersebut untuk mengusut hingga tuntas para pelaku korupsi dan gratifikasi terkait rencana pendirian Bank Banten. Mereka menuding sejumlah aktor penting dibalik masalah itu.

“kami ingin KPK mengusut semua pelaku korupsi terkait rencana pembentukan Bank Banten yang diduga ada actor penting yang berperan dibalik semua ini, Gubernur, Sekda, Ketua dan anggota DPRD Banten juga pantas untuk dimintai keterangannya kepada KPK” kata Saeful

Selain itu Saeful juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan dan tidak tebang pilih terkait proses hukum perkara kasus Bank Banten.

“harapan saya kpk dapat menangani kasus korupsi ini dengan transparan dan tidak tebang pilih terkait proses hukum perkara kasus Bank Banten” lanjutnya

Banten masih dihinggapi oleh para koruptor, sehingga wajar jika Infrastruktur yang masih jauh tertinggal, baik jalan-jalan di provinsi banten yang masih rusak, juga infrastruktur pendidikan yang masih banyak menjadikan tontonan keperihatinan, contohnya banyak bangunan sekolah yang rusak dan bahkan yang lebih memprihatinkan lagi dimana sampai ada stasiun TV yang mengumpulkan dana untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak parah di Banten. Di saat Provinsi Banten masih prihatin, namun sudah banyak peristiwa-pristiwa yang membuat rakyat Banten bersedih dari mulai kepala daerah yang harus berurusan dengan hukum karena terjerat korupsi sampai dengan para wakil rakyat nya sendiri yang tersandung korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi tangkap tangan terhadap oknum wakil rakyat yang di duga menerima suap dari direktur utama Banten Global Development ( BGD ) dengan maksud memuluskan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( RAPBD ) Banten tahun 2016 yang di dalamnya termuat tentang pembentukan Bank Banten.

Ditengah kondisi Banten yang masih harus banyak berbenah untuk perbaikan-perbaikan infrastruktus, namun segelintir kalangan termasuk sang Gubernur Banten ( Rano Karno ) malah ngotot agar Bank Banten di hidupkankan kembali dengan dalih Bank Banten telah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Banten, dengan anggaran Rp. 950 miliar yang mana anggaran untuk Bank Banten tersebut di dapat dari pemangkasan anggaran di setiap SKPD Banten, sedang jelas-jelas rakyat Banten butuh infrastruktur, bukan Bank Banten. (Sb/gmak)