Ponpes Salaf Wajib Dipertahankan

SERANG -bantencom Majelis Pesantren Salafiyah (MPS)
Banten menegaskan, ponpes salafi wajib dipertahankan oleh pemerintah lewat kebijakan dan politik anggaran. Ponpes salafi adalah warisan ulama yang mencetak santri-santri yang menguasai beragam ilmu keagamaan.

MPS Banten mendesak agar Pemprov dan DPRD Banten segera mengesahkan Perda Ponpes Salafi yang sudah digagas sejak tahun 2011 silam.

Demikian kesimpulan hasil pertemuan MPS di Ponpes Al Fathaniyah, Kota Serang, Jumat (25/9). Hadir dalam kesempatan itu, KH Tohir Toha, KH Matin Syarkowi, KH M Yusuf, KH Jawari, KH Hisni, KH Asyari Amri, Ustadz Oni, Ustadz Asep, serta puluhan santri.

"Sejak 2011 MPS mengusulkan dan mengawal perda itu. Tahun 2014, kita berkomitmen dengan Jokowi tentang pesantren salaf. Jadi kalau sekarang ada pihak yang menghalangi pengesahan perda itu, kami akan melawan. Sejak awal, komitmen Rano Karno terhadap ponpes salaf memang lemah. Ada banyak tindakan dan kebijakan Rano yang tidak menghargai ulama dan santri. Padahal ponpes salaf adalah modal sejarah Banten yang paling hebat," kata Ketua MPS Banten KH Matin Syarkowi.

Dalam pertemuan itu disepakati, tanggal 4 Oktober 2015, MPS akan menggelar aksi di KP3B mendesak agar perda ponpes salafiyah tidak diganti, baik nama maupun substansinya. Kata Matin, mempertahankan nama perda tetap perda ponpes salafi sudah berdasarkan kajian akademik serta sebagai upaya penguatan karakteristik budaya Banten.

"Sejak kepemimpinan Rano, Banten dalam keadaan bahaya. Sudah banyak yang akan merusak kultur keIslaman Banten. Kita menolak Rano karena Rano sudah mengadu domba kyai dan tidak mengerti kultur Banten," kata Ustadz Oni.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!