H Nanda, anggota DPR RI "Rano Karno Sosok Arogan"

LEBAK -bantencom- Anggota DPR-RI dari fraksi Gerindra yang juga tokoh masyarakat Banten, H Nanda SE. MM, menyesali sikap arogansi Rano Karno dalam memimpin Provinsi Banten. Tindakan mengusulkan pencopotan H Kurdi Matin dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) kepada presiden, tanpa alasan yang jelas dan terkesan dicari cari merupakan bentuk nyata dari sikap Dholim seorang pemimpin.
"Saya sebagai orang Banten sangat prihatin melihat sikap Rano Karno dalam menjalankan roda pemerintahan. Kok di era demokrasi saat ini, proses pencopotan Sekda tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Padahal dulu yang mengusulkan Kurdi Matin menjadi Sekda adalah Rano Karno, melalui tim Pansel yang diketuai oleh Rinaldi Kasali dan fit and proper tes yang panjang. Tiba tiba dia dicopot hanya karena beredarnya video yang belum tentu kebenarannya," tutur H Nanda, anggota DPR RI dari Dapil I Banten ini.
Menurut Nanda, jikapun ada pemberhetian Kurdi Matin dari jabatan Sekda, karena ketidaksukaan Rano terhadap Kurdi Matin, harusnya ada musyawarah di internal dulu,agar resend nya jelas dan dapat diterima oleh Kurdi Matin.
H Nanda yakin, proses keluarnya Keppres pemberhentian Sekda Banten dari Jokowi adalah, karena masukan dari daerah, seperti dari LSM,tokoh politik dan  gubernur ke presiden yang salah dan sarat dengan kepentingan politik, sehingga dipastikaan bahwa Keppres itu akan digugat ke PTUN.
"Harusnya sebagai seorang pemimpin, Rano Karno melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, serta urun rembuk dulu, sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena saya lihat, lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya atas pemberhentian Sekda ini, karena sudah menimbulkan polemik pro dan kontra ditengah masyarakat," ujar ketua PC NU (Nahdatul Ulama) Lebak ini.
H Nanda mengaku tidak mempersoalkan pemberhentian Sekda, jika memang Kurdi melanggar undang undang dan tersangkut masalah hukum dan telah divonis oleh Pengadilan, bukan berdasarkan wacana dan kepentingan sekelompok orang yang memberikan masukan yang salah kepada gubernur.
"Orang yang berstatus tersangka saja ada yang diangkat menjadi pejabat esselon II oleh Rano Karno. Masa Kurdi yang hanya karena wacana dan kepentingan sekelompok orang bisa dicopot begitu saja," kata H Nanda yang juga pernah menjadi anggota DPRD Banten ini.
Sekali lagi H Naanda berharap kepada Gubernur Banten untuk segera urun rembug dan menyelesaikan persoalan pencopotoan Sekda ini secara musyawarah, dengan meminta pandangan dari tokoh masyarakat dan pendiri Banten, agar polemik ini tidak berkepanjangan dan membuat suasana tidak kondusif di Banten.
"Harapan saya, pencopotan Sekda ini dipending dulu, dan lakukan urun rembug. Yang bersangkutan dipanggil supaya dia bisa menerima, serta minta pandangan dari tokoh masyarakat dan pendiri pendiri Banten,agar polemik ini tidak berkepanjangan yang dapat merugikan Banten secara umum," pungkasnya.
Sementara Dirjen Otda Kemendgri, Soemarsono memastikan, Keppres tentang pencopotan Kurdi Matin dari jabatan Sekda Banten sudah diserahkan oleh presiden kepada Mendagri. Namun apakah dalam Keppres itu juga dikeluarkan Keppres pengangkatan Sekda yang baru,Soemarsono mengaku belum mengetahuinya.
Ketika ditanyakan, alasan pemberhentian Sekda Banten yang baru menjabat selama delapan bulan itu, Soemarsono mengungkapkan, alasan gubernur Banten mengusulkan pencopotoan Kurdi Matin ke presiden adalah, karena beredarnya video berjudul " Sekda Banten mengajak Masyarakat Merampok APBD Banten" di laman Youtube.
Padahal menurut Soemarsono, perekam video tersebut sudah melakuan klarifikasi kepada Kemendgri, bahwa apa yang direkamnya tidak sama dengan yang beredar di laman Youtube.
"Padahal sebelumnya, perekam video itu sudah melakukan klarifikasi ke Kemendagri, bahwa apa yang direkamnya tidak sama dengan yang ditayangkan di laman Youtube," ungkap Soemarsono kepada bantencom,,Sabtu (29/8).