Serang, bantencom - Provinsi Banten satu-satunya provinsi yang mampu mempertahan status Disclaimer dari BPK RI. Status memalukan tersebut memicu reaksi mahasiswa yang tergabung dalam PMII Provinsi Banten. Ratusan Mahasiswa tersebut melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Banten. Rabu, 3 Juni 2015.
Pengunjukrasa menilai ketidak becusan anggota dprd banten dalam fungsi kontrol pemerintahan, karena adanya mafia dengan meminta fee terhadap penunjukan langsung yang dikerjakan oleh pengusaha sisunat hingga 25 persen. Dana hibah yang siberikan kepada pesantren dan yayasan dipotong 15 sampai 50 persen.
"Bagai mana mau mengontrol jika dirinya sendiri yang melakukan penyimpangan dengan menyunat dari pengusaha hingga 25 persen dan hibah untuk pesantren disunat 15 hingga 50 persen" dalam orasinya
Selain itu mafia anggota DPRD Provinsi Banten juga diduga memecah proyek pengadaan buku peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di dinas tenaga kerja yang nilainya 2,5 Milyar dipecah menjadi penunjukan langsung senilai 75 juta per kegiatan yang Rencana Umum Pengadaannya (RUP) tidak diterbitkan di LPSE.
Proyek MCK dan Pembangunan aie bersih ditahun 2015 nilainya membengkak menjadi 47 Milyar yang pada tahun 2014 senilai 35 Milyar.
Pembahasan APBD 2016 anggota DPRD meminta dana aspirasi dinaikan menjadi 3 Milyar per anggota dan 10-11 Milyar per Pimpinan, yang sebelumnya 1.5 Milyar untuk Anggota dan 3.5 Milyar untuk setiap Pimpinan. Dari dana aspirasi tersebut dipotong fee untuk setiap komisi yang besarannya 5 hingga 10 persen. (rid)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p