Serang, bantencom - Pemerintah Provinsi Banten mewacanakan untuk membuat reflikasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan anggaran yang disiapkan dari APBD untuk mengantisipaai bantuan yang bersumber dari APBN tersebut distop.
"Kita harus mengantisipasi dengan mulai berpikir untuk membuat reflikasi BOS kedepan. Karena khawatir nanti dari APBN ini dihentikan seperti halnya PNPM Mandiri," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin saat membuka pelatihan pengelolaan BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang, Senin (02/02).
Kurdi mengatakan, reflikasi BOS yang bersumber dari APBD tersebut memungkinkan saja terjadi, mengingat beban APBN yang kemungkinan semakin berat seiring dengan jumlah penerima BOS yang semakin meningkat.Seperti halnya dengan program PNPM karena beban APBN berat maka memungkinkan daerah harus membvuat reflikasinya.
"Kita (Pemprov) harus mempersiapkan dari sekarang dengan menghitung kemampuan APBD Banten untuk kedepannya," kata Kurdi Matin.
Ia menekankan pentingnya manajemen pengelolaan BOS yang baik sehingga penyalurannya tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan Permendikbud No 161 Tahun 2014.
"Dana bos hanya transit saja di provinsi. Tahun ini BOS untuk Banten jumlahnya sekitar Rp 1,3 trilun yang akan didistribusikan untuk delapan kabupaten/kota," jelas Kurdi Matin.
Kurdi meminta Dinas Pendidikan melalui tim manajemen BOS provinsi untuk mengkaji dan menghitung berapa kebutuhan besaran BOS di Banten, agar pada Tahun anggaran 2016 teralokasikan anggaran BOS daerah dari Pemprov Banten sebagai bentuk perhatian dan keseriusan dalam pembangunan bidang pendidikan.
"Pemprov Banten berkomitmen untuk anggaran pendidikan 20 persen dari APBD Banten saat ini sekitar Rp7,6 triliun. Ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Banten dalam meningkatkan pembangunan bidang pendidikan," kata Kurdi Matin.
Kepada para pengelola BOS, sekda berpesan agar dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh kementrian pendidikan. "Saya harapkan seluruh element yang terlibat dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan, pencairan BOS 2015 di Banten untuk triwulan pertama sudah dilaksanakan di sejumlah daerah yang sudah mengikuti pelatihan manajemen BOS Tahun 2015.
"Jadi setelah pelatihan yang diikuti para kepala sekolah dan unsur terkait dalam pengelolaan BOS ini, kita bisa menyamakan persepsi tentang peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi tim BOS pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, setelah itu langsung bisa dicairkan, " kata Engkos.
Alokasi Anggaran Dana BOS Provinsi Banten tahun anggaran 2015 sejumlah Rp 1.382.280.600.000 dengan rincian sebagai berikut:
1.Kabupaten Lebak Rp.174.458.000.000
2.Kabupaten Pandeglang Rp.167.621.400.000
3.Kabupaten Serang Rp.189.022.600.000
4.Kabupaten Tangerang Rp.350.581.800.000
5.Kota Cilegon
Rp. 51.784.200.000
Rp. 51.784.200.000
6.KotaTangerang
Rp.89.670.200.000
Rp.89.670.200.000
7.Kota Serang Rp.207.527.200.000
8.Kota Tangsel Rp.151.615.000.000