Serang, bantencom - Korlap Aksi dari Forum Honorer Rizal Berharap menolak undang-undang P3K negeri ataupun swasta sama saja. Berikan honor sesuai UMK Provinsi Banten, honorer sejumlah 100rb lebih. Honor yang dibayar bervariasi sekitar 100rb, itu pun dibayar stiap tiga bulan sekali.
Sebagian besar pegawai honorer ini adalah profesi sebagai guru. Sementara hanya sebagian kecil saja yang bekerja di instansi pemerintah. "Jumlah honorer yang melakukan aksi ini sekitar 80 persen, sementara sisanya adalah para pegawai dari beberapa instansi pemerintah.
Sementara anggota DPRD banten yang diwakili wakil ketua DPRD Asep Rahmatullah dan anggota komisi satu Agus Wisas menerima perwakilan dari pengunjuk rasa.
Dalam pertemuan itu Agus Wisas berjanji akan menindak lanjuti keinginan para pegawai honorer dengan cara akan mengajak perwakilan honorer ikut serta saat komisi satu dprd banten melkukan kunjungan kerja dengan mentri pan awal bulan depan.
Sekitar 30rb pegawai honorer di Banten. Sementara secara nasional jumlah honorer mencapai 1,6 juta orang. Perwakilan honorer menolak tes CPNS untuk menjadi K2.
Namun dalam pertemuan itu tidak dihadiri oleh ketua DPRD Aeng Haerudin. Ketua DPRD tersebut belum jelas keberadaannya.
Asep Rahmatullah berjanji akan memperjuangkan gaji honorer yang hanya sekitar 100rb. Asep menolak keinginan perwakilan honorer yang ingin bertemu dengan gubernur hari ini. "Saya tidak mau diintimidasi dengan dipaksa harus menghadirkan gubernur sekarang", katanya.
Lebih lanjut asep rahmatullah mengatakan bahwa dirinya sudah mencoba menghubungi gubernur melalui ajudannya. "Saya sudah coba menghubungi ajudan gubernur, namun gubernur sedang ada acara kenegaraan di Islamic Center Jakarta"
Bc4
bantencom "civil journalism for Indonesia Chanel"