Semarang, bantencom- Rabu (16/10/2013), rapat di kantor Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Semarang bubar dikarenakan serbuan buruh, sidang dewan pengupahan tersebut mengagendakan penyusunan rumusan tentang Upah Minimum Kota (UMK) Provinsi Jateng tahun 2014 yang akan diserahkan kepada Gubenur Jateng Ganjar Pranowo.
Rombongan buruh datang bertujuan untuk mengawal jalannya rapat, agar tak semena-mena dalam menentukan UMK 2014. Mereka menyebut rapat untuk menentukan nasib para buruh kedepan.
Besaran UMK yang diusulkan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), sebesar Rp 3 juta. Nilai itu disebutnya telah sesuai dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jateng ditambah perkiraan laju inflasi dalam satu tahun ke depan.
Nilai itu juga merupakan hasil survei rata-rata dibeberapa kota di Jateng, seperti Pekalongan, Solo, Semarang dan Demak. "Jika nilai tersebut tidak dikabulkan, buruh mengancam akan menggelar aksi besar-besaran pada Tanggal 28 Oktober sampai 1 November, kita akan all out dan blokir semua ruas
Dono mengimbau kepada para buruh untuk bisa saling menghormati masing-masing wilayahnya dan berjanji untuk memperjuangkan nasib buruh dengan serius."Seandainya kesepakatan itu membuat miskin teman-teman, maka saya tidak akan menandatangani kesepakatan dalam bentuk nominal," terang dia.
Sementara itu, Plt Kepala Disnakertransduk, Wika Bintang tidak bisa ditemui ketika akan dikonfirmasi oleh sejumlah awak media, dengan alasan sedang menemui banyak tamu. Begitu juga dengan Ketua Dewan Pengupahan yang tidak bisa ditemui karena alasan pulang setelah rapat dewan pengupahan bubar.
<MK bantencom >
Rombongan buruh datang bertujuan untuk mengawal jalannya rapat, agar tak semena-mena dalam menentukan UMK 2014. Mereka menyebut rapat untuk menentukan nasib para buruh kedepan.
Besaran UMK yang diusulkan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), sebesar Rp 3 juta. Nilai itu disebutnya telah sesuai dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jateng ditambah perkiraan laju inflasi dalam satu tahun ke depan.
Nilai itu juga merupakan hasil survei rata-rata dibeberapa kota di Jateng, seperti Pekalongan, Solo, Semarang dan Demak. "Jika nilai tersebut tidak dikabulkan, buruh mengancam akan menggelar aksi besar-besaran pada Tanggal 28 Oktober sampai 1 November, kita akan all out dan blokir semua ruas
perekonomian di Jawa Tengah, " tandas anggota FSPMI.
Anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur serikat pekerja Dono Raharjo mengatakan, "rapat dewan pengupahan siang tadi terpaksa dihentikan karena pihak Apindo merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kedatangan para buruh. Sebab rapat tersebut.sangat penting dan harus selesai pekan ini untuk secepatnya disampaikan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo".
Anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur serikat pekerja Dono Raharjo mengatakan, "rapat dewan pengupahan siang tadi terpaksa dihentikan karena pihak Apindo merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kedatangan para buruh. Sebab rapat tersebut.sangat penting dan harus selesai pekan ini untuk secepatnya disampaikan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo".
Dono mengimbau kepada para buruh untuk bisa saling menghormati masing-masing wilayahnya dan berjanji untuk memperjuangkan nasib buruh dengan serius."Seandainya kesepakatan itu membuat miskin teman-teman, maka saya tidak akan menandatangani kesepakatan dalam bentuk nominal," terang dia.
Sementara itu, Plt Kepala Disnakertransduk, Wika Bintang tidak bisa ditemui ketika akan dikonfirmasi oleh sejumlah awak media, dengan alasan sedang menemui banyak tamu. Begitu juga dengan Ketua Dewan Pengupahan yang tidak bisa ditemui karena alasan pulang setelah rapat dewan pengupahan bubar.
<MK bantencom >