"Ini persoalannya lebih serius dari pada sekadar boxnya belum masuk, atau apapunlah. Ini menunjukkan manajemen yang buruk dari Kementerian Pendidikan," kata Pramono di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/4).
Selain itu, lanjut Pramono, kegagalan Kementerian yang dipimpin M Nuh menyelenggarakan UN serentak, merupakan cermin tingkatan usaha pemerintah mempersiapkan masa depan anak bangsa.
Pada kasus ini, DPR mendesak M Nuh untuk bertanggungjawab. Pramono menilai kelambatan tersebut pasti ada sesuatu yang salah.
"Ini kan bukan barang baru. Kita tahu polemik ujian ini 3 atau 4 tahun lalu ada yang pro kontra, dan ini semakin menunjukkan ketidaksiapan, ketidak sungguhan sebuah kementerian yang secara konstitusi memberikan 20 persen untuk budgetnya," lanjut Pramono.
Karena itu, DPR mendesak harus ada evaluasi di tubuh Kemendikbud. Tak peduli alasan yang diutarakan, apakah masalah bocornya soal ujian, keterlambatan memasukkan box, atau pengiriman.
"Ini kan UN, dan ini cerminan dari sebuah bangsa bagaimana sungguh-sungguh untuk mempersiapkan anak didik kita di kemudian hari. Kalau alasannya remeh temeh, tak masuk akal pikiran sehat saya," tegas Pramono.<MK>