Bagaimana PT Ghalia Bisa Dapat Proyek UN?
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh.Jakarta,bantencom — Pengadaan bahan ujian nasional (UN) untuk SMA/SMK sederajat yang dilakukan PT Ghalia Indonesia Printing mengalami kendala. Akibatnya, pemerintah memutuskan UN di 11 provinsi harus ditunda hingga (18/4/2013). Bagaimana Ghalia bisa mendapat proyek tersebut?
Ada enam paket yang ditawarkan. Hasil tender, kata Nuh, ada satu perusahaan yang memenangkan dua paket, salah satunya paket 3. Padahal, ucapnya, satu perusahaan hanya boleh memegang satu paket.
Penilaian terhadap Ghalia, tambah Nuh, bukan yang terbaik. Ada pun perusahaan yang memenangkan dua paket, kata dia, akhirnya tidak memilih paket 3. "Mau enggak mau, yang ranking satunya itu naik, ya Ghalia (dapat paket 3)," kata Nuh di Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Nuh mengatakan, selama proses pengadaan, dirinya selalu menerima laporan bahwa semua lancar dan akan selesai sesuai jadwal. Begitu pula ketika ditanyakan kepada Ghalia. Hanya saja, Nuh baru mendapat informasi adanya masalah empat hari sebelum UN.
Dikatakan Nuh, ada dua opsi ketika itu, yakni UN ditunda secara nasional atau hanya 11 provinsi saja. Lantaran soal UN setiap zona berbeda, kata dia, maka diputuskan hanya 11 provinsi ditunda menjadi Kamis.
"Katanya (Ghalia) terlambat menerima bahan soalnya. Saya tidak yakin karena dia pun sudah kontrak bersedia. Perusahaan lain bisa. Ini dari enam itu, hanya dia sendiri enggak bisa menyelesaikan tepat waktu," ucap Nuh.
Sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pihak Kemdiknas tengah menyelidiki bagaimana ketelambatan bisa terjadi. Menurut Nuh, penyelidikan akan dilakukan penyeluruh mulai dari proses tender sampai penentuan pemenang.
Berdasarkan data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dalam proses lelang, Ghalia memberi penawaran sekitar Rp 22,4 miliar untuk pengadaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan untuk paket 3.
Padahal, berdasar data Fitra, ada tiga perusahaan lain yang menawarkan lebih rendah, yakni PT AI sebesar Rp 17,1 miliar, PT JTP Rp 21,1 miliar, dan PT BDP Rp 21,6 miliar.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, dirinya paling bertanggung jawab atas kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional di sejumlah daerah.
"Yang paling bertanggung jawab saya karena itu tugas kementerian," kata Mendikbud di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (16/4/2013) seusai dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kendati demikian, Mendikbud mengatakan bahwa pelaksanaan UN merupakan tanggung jawab banyak pihak, antara lain Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Litbang dan Dirjen.
"Tetapi, saya tidak ingin melepaskan tanggung jawab itu kepada pihak mana pun. Karena ini terkait pendidikan dan ujian, menterilah yang paling bertanggung jawab," kata Mohammad Nuh.
Dia mengaku akan menjelaskan duduk perkara penyebab keterlambatan UN di sejumlah daerah. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi.
"Saya juga berterima kasih kepada Pak Presiden yang all out menyelesaikan masalah ini," kata Mendikbud.
Permasalahan UN tingkat SMA/sederajat mengemuka karena pelaksanaan UN di 11 provinsi ditunda gara-gara distribusi soal UN terlambat. Tak hanya itu, UN di daerah lainnya juga kacau karena sejumlah masalah, seperti paket soal kurang, tertukar, atau tidak lengkap sehingga panitia lokal harus melakukan langkah-langkah seperti menggandakan soal sendiri.
Presiden SBY telah meminta Mendikbud untuk memastikan pelaksanaan UN yang ditunda bisa berjalan lancar. Selain itu, Presiden juga meminta UN untuk jenjang pendidikan SMP dan SD tidak tertunda lagi. Mendikbud diminta untuk membuka posko dan bekerja siang malam untuk memastikan hal tersebut.
ws-bantencom
