"Masukan atau temuan intelejen sah saja tapi harus dianalisa, jangan dimakan mentah-mentah. Mana ada demo tanpa senjata yang jumlahnya puluhan ribu diartikan kudeta. Mana ada demo atau kegiatan elemen-elemen masyarakat membagikan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu diartikan kudeta," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (27/3/2013).
Menurut Tjahjo, pemerintah tak perlu khawatir terkait isu kudeta. Terlebih, Presiden berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat dalam membuat kebijakan. "Harusnya pemerintah tidak perlu takut dikritik masyarakatnya," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, jika ada elemen masyarakat mengkritisi kebijakan pemerintah maka itu sah-sah saja. Namun, kata Tjahjo, kritik ini tidak bisa langsung diartikan dengan melawan pemerintahan. Demikian pula aksi unjuk rasa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. "Jangan pernyataan sikap partai/ormas atau bentuk unjuk rasa dikatagorikan kudeta," tuturnya.
Kudeta dalam arti sebenarnya, lanjut Tjahjo, memerlukan keterlibatan militer hingga partai politik dan elemen masyarakat yang bersatu. Oleh karena itu, Tjahjo meminta Presiden tak lagi khawatir dan panik akan laporan intelijen. Presiden perlu menganalisis lebih jauh soal analisa intelijen. Jangan sampai, perkataan Presiden malah menimbulkan keriuhan di publik.
Beberapa waktu lalu, Presiden SBY mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik. Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden pun meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.
"Saya hanya berharap kepada para elit politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.
Kepala BIN Marciano Norman juga sempat mengatakan tanggal 25 Maret 2013 adalah waktu unjuk rasa yang meminta agar pemerintahan yang ada saat ini mundur. Kelompok yang dimaksud yakni Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) pimpinan Ratna Sarumpaet dan Adhie Massardi. Tetapi, nyatanya, aksi demo besar-besaran yang dikhawatirkan itu hanya berujung pada pembagian sembako. Tak ada satu pun aksi unjuk rasa tanggal 25 Maret 2013 yang bergolak. Wacana kudeta hingga gonjang-ganjing pemerintahan pun menguap dengan sendirinya.
Sumber: nasional.kompas.com
