Dalam arahanya Plt Sekda mengatakan dalam upaya merealisasikan good governance pemerintah daerah melalui LPSE Provinsi Banten terus mendorong agar Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBD dapat dilkasanakan secara lebih efektif dan efesien,dengan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat,transparan,terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak.
Dalam Rakor ini akan membahas tentang isu-isu terkini terkait penguatan sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE),kelembagaan LPSE, impelementasi SPSE versi 4.0 dan keamanan jaringan internet dalam menunjang optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. untuk itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan inovasi pengelolaan LPSE Provinsi Banten dan LPSE Kabupaten/Kota se Banten.selain itu dapat memberikan penjelasan yang utuh terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi masalah hukum dikemudian hari.
Sementara itu Ketua Pelaksana harian LPSE Provinsi Banten Dodo Muyadi dalam laporanya mengatakan salah satu tujuan dari Rakor ini yaitu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan inovasi pengelola LPSE, Provinsi Banten selaku pembina LPSE Kabupaten/Kota tentang hal-hal mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik diharapkan adanya pemahaman yang sama pengelola LPSE sehingga kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan dengan rakor ini teratasinya kendala-kendala teknis pada sistem layanan pengadaan secara elektronik baik yang berkaitan dengan hardware maupun software.
Dodo menambahkan bahwa Rakor ini dilaksanakan dari tanggal 6-7 oktober dengan peserta dari tim pengelola LPSE Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten dan narasumber dari LKPP RI, Kemenkominfo, Badan diklat Provinsi Jabar dan unsur pemerintah Provinsi Banten.
(ridwan)
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p