"Bahkan Rano sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dinilai gagal menekan angka kemiskinan di Banten," kata Koordinator Umum LKI Banten, Dimas Kusuma kepada wartawan di Serang, Selasa (1/3/2014).
Dikatakan Dimas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mempunyai turunan yakni Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
"Bahwa pasal 22 menyebutkan, wakil gubernur adalah sebagai ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Namun itu kami menilai Rano Karno sebagai Wagub Banten gagal," ujar Dimas lagi.
Menurut dia, seharusnya Wagub Banten Rano Karno bisa mengarahkan bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten bisa teratasi dengan berbagai jenis karakteristik wilayah yang beragam.
Dimas mencontohkan, data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten misalnya, sejak awal 2013 sampai dengan akhir 2013 angka kemiskinan di Banten terus meningkat.
"Padahal pendapatan asli daerah (PAD) Banten sangat besar,"tandas Dimas. Seraya menambahkan, sehingga sangat bahaya jika kemudian Rano menjadi Gubernur Banten.
Ditambahkan Dimas, sejak Rano terpilih menjadi wakil gubernur pada 2009 lalu sampai saat ini jumlah angka kemiskinan di Banten tidak mengalami penurunan. Padahal dari anggaran Wakil Gubernur Banten memiliki anggaran dana operasional sebesar Rp3 miliar.
Akan tetapi, sampai hari ini Rano belum pernah diketahui menjalani belusukan ke wilayah-wilayah kantong kemiskinan dipelosok Provinsi Banten.
"Tujuannya untuk menyerap aspirasi warga miskin," demikian Dimas. (Ibc)
Bc4
bantencom "civil journalism for indonesia chanel"
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p