ketua organisasi profesi di Kota Cilegon sebeser Rp100 juta.
"Panitia dan pengurus Kadin Cilegon mengeluarkan syarat kandidat
Ketua Kadin yang menyalahi AD/ART Kadin dengan syarat tambahan untuk
uang pendaftaran Rp100 juta dan syarat dukungan sebanyak 100 anggota,
ini jelas menyalahi aturan," kata Isbatullah Alibaja pada audiensi
dengan sejumlah pengurus Kadin Provinsi Banten, Selasa (1/4).
Sementara puluhan masa lainnya mengatasnamakan PPMC melakukan aksi unjukrasa dan berorasi di depan kantor Kadin Provinsi Banten. Ia mengungkapkan, syarat tambahan tersebut telah disampaikan oleh Steering Committe (SC) dan Organizing Commite (CO) secara resmi satu bulan lalu pada saat sosialisasi musyawarah Kadin Kota Cilegon yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 April mendatang.
"jika Kadin Banten melakukan pembiaran atas kesalahan yang
dilakukan Dewan Pengurus Kadin Cilegon dan Manitia Mukota Kadin
Cilegon, maka Kadin Provinsi Banten juga ikut bertanggung Jawab
ujarnya.
Senada diungkapkan oleh Mulyadi Sanusi dan Huluful Fahmi. Menurut
ia, jika Kadin Provinsi Banten membiarkan penyelenggaran Musyawarh kota Kadin Cilegon maka pihaknya akan mengadukan ke Kadin Indonesia di Jakarta.
"Kalau sudah ada hasil dari Mukota , kami akan tuntut hasilnya ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujar Mulyadi Sanusi.
Bahkan kata Yadi panggilan Mulyadi, ada indikasi Kadin Kota Cilegon
akan di hijaukan. Ini ternukti bahwa calon Kandidat Incumbent, Ali
Mujahudin merupakan politisi dan pengurus DPW PPP, dan Ketua OC,
Nawawi Sahim adalah caleg dan pengurus DPC PPP, Ketua SC, Syihabudin Syinli adalah Ketua DPC PPP sekaligus caleg.
"Ditambah Mardiono selaku ketua DPW PPP Banten merangkap sebagi Ketua Dewan Pembinan Kadin Provinsi Banten. Kami mensinyalir bahwa kepentingan calon incumbent kandidat Ketua Kadin Cilegon, saudara Ali Mujahidin diamankan oleh saudara Mardiono di tingkat Provinsi Banten," ujarnya.
Yadi membantah bahwa aksi unjukrasa di kantor Kadin Banten serta melakukan dialog ditunggani oleh sejumlah partai politik, seperti Demokrat, Golkar dan Nasdem. "Aksi kami murni, kalau kami tidak direspon, maka kami akan menggerahkan masa berjumlah ribuan," katanya mengancam.
Sementara itu, pengurus Kadin Provinsi Banten, Anang Rachmatulloh menanggpi enteng tantangan pengunjukrasa yang mengatasnaman PPMC. Menurut Anang, adanya persyaratan tambahan sudah sering dilakukan dalam musyawarah atau pemilihan Ketua Kadin.
"10 tahun lalu, lima tahun lalu juga sama ada syarat tambahan berupa uang dan dukungan. Kalau lima tahun lalu syarat tambahannya hanya Rp35 juta dan didukungan dari anggota 50 orang, dan sekarang nilainya bertambah, dan saya dengar itu sudah dilakukan pleno oleh Kadin Cilgon," terangnya seraya mengatakan Isbatulloh pernah menjadi
SC Mukita Kadin Kota Cilegon tahun 2010 silam.
Hadir dalam audinesi dari Kadin Provinsi Banten, Ketua Bidang Komite
Organisasi,TB Rudy Ardiansah, Wakil Ketua Bidang UMKM Kadin Cilegon,
Anang Rachmatulloh, Humas Khotib Mansur, Direktur Eksekutif Sri
Windarti, Kusnadi Mukhlis, dan Hery.
Dari pengunjuk rasa yang ikut audien diantaranya, Mulyadi Sanusi
Arif Rachman, Afie Arbinova, Isbatullah Alibaja, Fahmi, dan Edi.
Bc4
bantencom "civil journalism for indonesia chanel"
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p