Dalam aksinya yang dimulai dari kantor Gubernur Banten, selain meneriakan sangsi bagi para pegawai yangtelah melanggar aturan, pengujuk rasa juga meneriakkan maraknya KKN dalam pengangkatan para pegawai di lingkungan Provinsi Banten.
"Tak ada kopetensi di Pemerintah Provinsi Banten, para pegawai baik yang PNS, TKk atau TkS semua direkrut atas dasar KKN" ujar Erwin Ketua MP Banten.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa persoalan moralpun merupakan persoalan yang serius di kalangan pegawai di lingkungan provisi banten "selain persoalan kesusilaan, ada beberapa kasus korupsi yang tengah ditangani pihak berwajib", lajutnya.
Selain melakukan unjuk rasa di Sekda, puluhan LSM juga melakukan aksi di beberapa dinas yang berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Seperti ddi Sekda, mereka meminta agar para pegawai bekerja dengan baik dan menjaga etika dan moral.
Sementara itu, Sekda Banten, Muhadi beberapa hari lalu mengatakan bahwa pihaknya telah berkali kali memberikan edaran tentang disiplin pegawai. Sejak tahun 2006 sy sudah mengirin surat edaran, termasuk larangan untuk mengangkat pegawai sukarela maupun honorer, saya tidak tau kalau ada dinas yang mengangkat TKK atau TKS karena tidak ada lapooran ke saya ujarnya ke bantencom.
(EZ)