APBD Banten Tahun 2014 Sebesar Rp7,022 triliun.

Serang, bantencom - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk APBD Banten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2014 sebesar Rp7,022 triliun. Meski demikian, Pemprov mengaku tidak semua APBD itu dikelola oleh Pemerintah Provinsi, sebab yang dikelola Pemprov hanya sebesar Rp4,056 triliun atau hanya sebanyak 57,76 persen.

Usulan APBD itu disampaikan Gubernur Banten Atut Chosiyah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Senin, (11/11/2013) di ruang rapat paripurna DPRD Banten. Tampak hadir dalam sidang paripurna seluruh pimpinan dewan, kecuali ketua DPRD Banten Aeng Haerudin yang tidak tampak dalam rapat paripurna tersebut.

"Seiring dengan proyeksi target pendapatan yang harus kita capai bersama, maka anggaran belanja daerah tahun anggaran 2014 direncanakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp615,977 miliar atau sebesar 9,61 persen bila dibandingkan tahun anggaran 2013," kata Atut. Belanja sebesar Rp7,022 triliun itu menurut Atut akan digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp3,917 triliun dan belanja langsung sebesar Rp3,105 triliun yang akan digunakan untuk belanja program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan target kinerja pembangunan daerah tahun 2014.

Atut meminta kepada DPRD Banten untuk turut mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa meski APBD Banten mencapai Rp7,022 triliun, namun yang dikelola Pemprov Banten hanya sebesar Rp4,056 triliun.

Sedangkan sisanya Rp2,966 triliun atau 42,24 persen menurut Atut dikelola pemerintah kabupaten/kota, terdiri dari belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp1,766 triliun, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp153,5 miliar dan Rp1,046 triliun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sedangkan target pendapatan pada APBD 2014 direncanakan sebesar Rp6,861 triliyun, meningkat Rp589,179 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 6,272 triliun. "Target pendapatan daerah diperoleh dari PAD Rp4,675 triliun  dana perimbangan Rp1,134 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,051 triliun," kata Atut.

Berdasarkan dokumen RAPBD 2014, beberapa belanja yang mengalami peningkatan antara lain belanja pegawai dari Rp473,245 miliar menjadi Rp532,231 miliar, belanja bantuan sosial dari Rp87,440 miliar menjadi Rp 91 miliar dan belanja barang dan jasa dari Rp1,115 triliun menjadi Rp1,460 triliun.

Sedangkan belanja yang mengalami penurunan antara lain belanja hibah dari Rp1,465 triliun menjadi Rp1,367 triliyun, belanja bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dari Rp193,750 miliar menjadi Rp155,120 miliar dan belanja modal dari Rp1,520 triliyun menjadi Rp1,467 triliun.

(Bc4)
bantencom "civil journalism for indonesia chanel"